Respons Polemik Penonaktifan BPJS PBI, Dasco Pimpin Rapat Lintas Komisi dan Kementerian

Baca 10 detik

Sufmi Dasco Ahmad pimpin rapat lintas kementerian bahas tata kelola BPJS PBI.
DPR RI minta penonaktifan BPJS PBI dilakukan secara selektif dan tepat sasaran.
Pemerintah didorong perbaiki ekosistem jaminan kesehatan agar masyarakat miskin tetap terjamin.

wmhg.org – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat konsultasi lintas komisi dan kementerian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Pertemuan ini digelar sebagai respons cepat DPR RI atas dinamika di masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh pimpinan Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI DPR RI. Sementara dari jajaran pemerintah, hadir Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kepala dan Wakil Kepala BPS, hingga Direktur Utama BPJS Kesehatan.

Dalam pembukaannya, Dasco meminta persetujuan peserta rapat untuk menjadikan pertemuan tersebut bersifat terbuka bagi publik.

“Sehubungan dengan agenda pertemuan ini adalah membahas perbaikan ekosistem tata kelola jaminan sosial kesehatan terintegrasi, saya minta izin kepada Saudara-saudara, apakah pertemuan ini dapat dinyatakan bersifat terbuka?” tanya Dasco yang kemudian dijawab serentak Setuju! oleh para hadirin.

Dasco menjelaskan bahwa rapat ini merupakan langkah koordinasi strategis sesuai dengan Tata Tertib DPR RI untuk menyikapi persoalan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Ia menekankan pentingnya peran PBI sebagai jaring pengaman sosial.

“PBI merupakan program bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat tidak mampu berupa jaminan kesehatan nasional agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya berobat,” ujar Dasco.

Menyikapi banyaknya laporan mengenai penonaktifan kepesertaan secara sepihak maupun kendala administratif lainnya, Dasco menegaskan perlunya ketepatan sasaran dan perbaikan sistem. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan hak mereka.

“Hanya kalangan miskin atau rentan miskin yang berhak menjadi prioritas program ini. Oleh karenanya, perlu ada perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi guna mitigasi penonaktifan program BPJS Kesehatan PBI,” tegas Dasco.