wmhg.org – JAKARTA. Ketua DPR RI, Puan Maharani menyinggung kerja perangkat pemerintah agar lebih proaktif dalam menyikapi keluhan maupun persoalan rakyat.
Puan menjelaskan, kehidupan demokrasi saat ini telah menempatkan rakyat sebagai subjek kebijakan publik yang dibuat oleh negara. Untuk itu, kata dia, negara harus mawas diri dalam mengambil kebijakan.
“Negara dalam mengambil kebijakan publik harus mawas diri mendengarkan aspirasi rakyat, dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat,” ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR ke-16 Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/3).
Puan mengungkapkan, bagi rakyat yang membutuhkan kehadiran negara menunggu satu hari saja akan terasa sangat lama, namun bagi pemerintah dan DPR membahas persoalan rakyat bisa berbulan-bulan hingga bertahun-tahun untuk mendapatkan solusi.
Maka dari itu, lanjut Puan, pemerintah dan DPR harus punya komitmen untuk merespon cepat dan tepat setiap permasalahan rakyat mulai dari penciptaan lapangan kerja, masalah pendidikan, masalah rumah sakit, masalah petani dan nelayan dan sebagainya.
“Negara harus hadir tanpa menunggu rakyat memviralkan dan menuntut kehadiran negara,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Puan menambahkan, tindakan yang cepat bukan berarti mengabaikan tata kelola yang baik. Menurutnya, ini harus terukur dan taat dalam menerapkan prinsip berintegritas.
“Niat baik saja tidak cukup dalam membuat kebijakan publik diperlukan transparansi, akuntabilitas dan sesuai dengan kewenangannya,” tandasnya.
