Pelaku Usaha Menanti Pengamanan Bea Masuk untuk Bendung Banjir Produk Impor

KONTAN. CO.ID – JAKARTA. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan perhatian lewat salah satu prpgram quik win dalam pengamanan pasar dalam negeri bagi produk-produk lokal, sekaligus mendorong UMKM bisa tembus pasar ekspor.

Seperti diketahui, pasar domestik banyak dibanjiri produk impor berharga murah terutama tekstil dan produk tekstil (TPT) dari China yang berakibat industri tekstil dalam negeri terkapar. Tak ayal, sektor industri padat karya ini berguguran lantaran terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, industri tekstil domestik sangat terdampak banjir produk impor legal yang sangat murah harganya. Atas dasar itu, pemerintahan Presiden Prabowo harus serius mengatasai masalah ini. 

Nah, salah satunya memberikan kepastian soal pengamanan pasar dalam negeri dengan mengeluarkan kebijakan fiskal berupa Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). Adapun BMAD/BMTP merupakan skma fiskal untuk mengatasi masalah impor murah yang legal.

BMAD PET sudah empat tahun mandek di meja Menkeu Sri Mulyani, katanya kepada KONTAN, Senin (4/11/2024). Untuk diketahui, PET adalah biji plastik serbaguna yang umumnya digunakan dalam botol minuman, wadah makanan, dan serat tekstil atau bahan baku polyester.

Menurut Redma, setelah banyak industri tekstil yang gulung tikar, dua bulan yang lalu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) kain baru terbit. PMK tersebut diketahui berakhir pada 8 November 2022. Untuk nilon belum  diajukan, sebutnya.

Sejatinya, pelaku usaha sudah lama teriak dengan maraknya praktik impor borongan dan under invoicing. Kemenkeu pernah membentuk Satgas Penertiban Impor Beresiko Tinggi (PIBT) pada tahun 2017 yang melarang hingga menindak praktik impor borongan dan praktik under invoicing. Namun, kembali marak di 2018 dan sepertinya tidak ada tindakan tegas dari pemerintah, Tak ayal, membuat industri tekstil dalam negeri banyak yang gulung tikar.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menargetkan penyelesaian BMTP pakaian jadi dan BMAD produk nilon dari Tiongkok, Thailand, dan Taiwan. Tujuannya adalah mengurangi potensi kerugian dan melindungi industri dalam negeri dari membanjirnya impor dan impor yang tidak adil, jelasnya usai Rapat Koordinasi (Rakor) Program Quick Wins pada Kementerian di Bidang Perekonomian, Minggu, (3/11/2024). 

Kementerian perdagangan menyiapkan tiga program kerja dari Program Quick Wins Kementerian di Bidang Perekonomian. Ketiga program kerja tersebut, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi (UKM BISA) Ekspor. 

Pada Program Kerja Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Kemendag menargetkan pemanfaatan 22 pasar yang dibangun pada 2024. Kemudian, penyelesaian Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) produk nilon dari Tiongkok, Thailand, dan Taiwan serta Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) pakaian jadi.

Pada Perluasan Pasar Ekspor, Kemendag menargetkan penyelesaian tiga perundingan perdagangan bilateral Indonesia dengan tiga negara mitra, yaitu Kanada, Eurasia, dan Peru. Saat ini, masih berlangsung perundingan Indonesia dengan Kanada dalam skema kemitraan ekonomi komprehensif (Indonesia—Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement/ICA—CEPA), dengan Eurasia dalam skema perdagangan bebas (Indonesia—Eurasian Economic Union Free Trade Agreement/IEAEU—FTA), serta dengan Peru dalam skema Indonesia—Peru CEPA.

Pada pada program UKM BISA Ekspor, Kemendag menetapkan lima target. Pertama, pengembangan ekosistem UKM ekspor. Kedua, pembentukan dua pusat ekspor baru di luar Pulau Jawa. Ketiga, tercetaknya 100 UKM ekspor hasil program UKM BISA Ekspor.

Keempat, tercapainya 600 UKM yang mendapatkan pelatihan ekspor sepanjang periode 21 Oktober—31 Desember 2024. Kelima, optimalisasi peran perwakilan perdagangan dalam promosi ekspor UKM dengan target transaksi mencapai USD 55 juta yang didukung antara lain melalui pameran dan penjajakan kesepakatan dagang (business matching).