wmhg.org – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan kebijakan pajak penghasilan (PPh) final 0,5% bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan diperpanjang hingga tahun ini.
Namun, hingga April 2025, pemerintah belum menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur kebijakan tersebut.
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kemenkeu menegaskan bahwa aturan ini akan tetap berlaku sesuai pernyataan Menteri Keuangan. “Pengaturan terkait hal tersebut saat ini masih dalam proses penyusunan,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Dwi Astuti, Kamis (10/4).
PPh final 0,5% berlaku bagi wajib pajak orang pribadi atau badan dalam negeri dengan peredaran bruto maksimal Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Namun, ketentuan awalnya menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi tidak lagi dapat menikmati tarif ini mulai 2025.
Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022, yang membatasi jangka waktu penerapan PPh final 0,5% maksimal tujuh tahun bagi wajib pajak orang pribadi.
Sementara itu, untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan, berlaku maksimal empat tahun. Adapun bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas, batas waktunya adalah tiga tahun.
