OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung

Baca 10 detik

KPK melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kesepuluh tahun 2025 di Bekasi, Jawa Barat, yang dikonfirmasi masih berlangsung Kamis (18/12).
OTT di Bekasi ini menyusul serangkaian operasi serupa yang menargetkan pejabat daerah dan kementerian sepanjang tahun 2025.
Penyegelan ruang kerja Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menjadi indikasi eskalasi penyelidikan KPK di lokasi tersebut malam itu.

wmhg.org – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada tahun 2025. Kali ini, operasi digelar di Bekasi, Jawa Barat, dan menjadi OTT ke-10 yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang tahun ini.

“Benar, sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.

Hingga Kamis (18/12) pukul 21.00 WIB, KPK memastikan operasi tersebut masih berjalan. “Masih berlangsung,” kata Budi singkat.

Mengutip ANTARA, penyegelan ruang kerja Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, terjadi pada Kamis malam. Tiga orang penyidik KPK terlihat melakukan pengamanan lokasi, menandai eskalasi penyelidikan yang tengah dilakukan.

OTT di Bekasi menambah panjang daftar operasi senyap KPK sepanjang 2025. Operasi pertama tahun ini dilakukan pada Maret 2025, dengan sasaran anggota DPRD serta pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

Pada Juni 2025, KPK kembali bergerak dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Rangkaian OTT berlanjut pada 7–8 Agustus 2025 di Jakarta, Kendari, dan Makassar, terkait dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Tak lama berselang, pada 13 Agustus 2025, KPK menggelar OTT di Jakarta dalam kasus dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Gelombang OTT berlanjut pada 20 Agustus 2025 dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu.

Memasuki November 2025, KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Empat hari kemudian, pada 7 November, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ditangkap atas dugaan suap pengurusan jabatan, proyek RSUD dr. Harjono, serta gratifikasi lainnya.

Pada 9–10 Desember 2025, OTT kembali digelar dengan penangkapan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dalam perkara dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi. Terakhir, sebelum operasi di Bekasi, KPK melakukan OTT di Tangerang pada 17–18 Desember 2025 dan menangkap seorang jaksa, dua pengacara, serta enam pihak swasta, dengan barang bukti uang tunai Rp900 juta.

Dengan OTT di Bekasi yang masih berlangsung, KPK kembali menegaskan intensitas penindakan korupsi sepanjang 2025 yang menyasar berbagai level pejabat dan sektor strategis di daerah.