Natalius Pigai: Pihak yang Ingin Tiadakan MBG Adalah Penentang HAM

Baca 10 detik

Menteri HAM Natalius Pigai di Jakarta (20/2/2026) menyatakan kritik penghentian program prioritas adalah penentangan terhadap HAM.
Program Makan Bergizi Gratis dinilai esensial sebagai instrumen negara memenuhi hak dasar warga negara dan rakyat kecil.
Pigai membolehkan kritik kebijakan, namun menegaskan kritik tidak boleh bertujuan menghilangkan program kerakyatan yang fundamental.

wmhg.org – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengeluarkan pernyataan tegas terkait implementasi program-program kerakyatan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam sebuah jumpa pers yang digelar di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, pada Jumat (20/2/2026), Pigai menyoroti adanya pihak-pihak yang melayangkan kritik keras hingga berupaya menghentikan program prioritas pemerintah, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut pandangan Natalius Pigai, upaya untuk menghentikan atau meniadakan program tersebut tidak bisa dilihat hanya sebagai kritik kebijakan biasa, melainkan memiliki kaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Ia menilai bahwa program tersebut merupakan instrumen negara dalam menjalankan kewajibannya memenuhi hak asasi rakyatnya.

“Satu poin yang perlu tahu bahwa orang yang mau meniadakan program makan bergizi gratis dan lain-lain adalah orang yang menentang hak asasi manusia,” kata Pigai dalam jumpa pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, sebagaimana dilansir Antara.

Pernyataan ini muncul sebagai respons langsung terhadap situasi yang berkembang di lapangan, termasuk insiden teror yang menimpa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto.

Tiyo diketahui mendapatkan tekanan setelah dirinya melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk melalui surat resmi yang dikirimkan kepada United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF).

Dalam suratnya kepada lembaga internasional tersebut, Tiyo Ardianto mengkritisi skema program Makan Bergizi Gratis.

Ia menyoroti aspek pembiayaan program tersebut yang dianggap berpotensi menyampingkan prioritas anggaran negara lainnya, terutama dalam upaya memperbaiki ketidaksetaraan yang masih terjadi di tengah masyarakat.

Landasan kritik yang disampaikan oleh Ketua BEM UGM tersebut berpijak pada sebuah peristiwa tragis di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tiyo menyoroti kasus seorang siswa sekolah dasar di wilayah tersebut yang diduga nekat mengakhiri hidupnya akibat tekanan keterbatasan ekonomi yang dialami oleh keluarganya. Hal ini menjadi poin utama dalam argumennya mengenai prioritas anggaran pemerintah.

Namun, Menteri HAM Natalius Pigai memiliki perspektif berbeda dalam melihat fungsi dan tujuan dari deretan program pemerintah tersebut.

Ia menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan Sekolah Rakyat, penataan kampung nelayan, hingga upaya swasembada pangan adalah satu kesatuan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara luas.

Bagi Pigai, seluruh rangkaian program tersebut sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara.

Ia menegaskan kembali posisinya terhadap pihak-pihak yang mencoba menghalangi jalannya program-program tersebut.

“Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang HAM,” katanya.

Lebih lanjut, Natalius Pigai membawa pesan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai filosofi kekuasaan dalam pemerintahan saat ini.

Ia menjelaskan bahwa orientasi kekuasaan saat ini telah bergeser untuk sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat kecil, yang diwujudkan melalui berbagai program prioritas nasional.

“Selama ini sudah 80 tahun, sering kali takhta dikaitkan dengan orang berkuasa, orang-orang elite. Harta dikaitkan dengan orang-orang elite. Hari ini, Prabowo menentukan takhta untuk rakyat dan harta untuk rakyat,” ucapnya.

Terkait dengan dinamika demokrasi dan kebebasan berpendapat, Menteri HAM menyatakan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar dan diperbolehkan.

Ia memandang kritik sebagai bagian dari upaya perbaikan kinerja pemerintah dalam melayani publik. Meski demikian, ia memberikan batasan tegas bahwa kritik tidak seharusnya bertujuan untuk menghapus program yang dirancang untuk kepentingan rakyat banyak.

“Saya memberi kesempatan kepada orang boleh memberi kritikan, tetapi tidak boleh mau meniadakan, menghilangkan program yang baik ini,” ujarnya.

Pigai menekankan bahwa kementeriannya akan terus mengawal agar hak-hak masyarakat melalui program-program sosial ini tetap berjalan tanpa hambatan dari pihak-pihak yang tidak setuju.

Baginya, pemenuhan gizi dan kesehatan adalah bagian fundamental dari hak asasi yang tidak boleh ditawar-tawar lagi dalam agenda pembangunan nasional.