Muhammadiyah Ingatkan BPKH Kelola Dana Haji Secara Berkeadilan

wmhg.org – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diingatkan untuk mengelola dana haji secara berkeadilan. Biaya yang sudah dikeluarkan para jemaah harus dimanfaatkan untuk kepentingan umat.

Hal ini disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat menerima jajaran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Kantor PP Muhammadiyah. Haedar mengatakan, pengelolaan dana haji harus transparan dan sesuai regulasi yang berlaku.

Ia menyoroti perlunya kajian yang lebih mendalam dengan melibatkan seluruh stakeholder sehingga BPKH dapat terus memperbaiki dan memperkuat sistem pengelolaan keuangan haji yang lebih adil.

“Selain untuk menciptakan ekosistem haji yang berkeadilan, penguatan sistem juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat khususnya umat Islam yang akan menitipkan dana haji mereka ke BPKH,” ujar Haedar kepada wartawan, Rabu (26/2/2025).

“Jadi semuanya perlu dikaji dengan melibatkan tim yang baik, supaya pengelolaannya berjalan lebih baik,” lanjutnya.

Dalam pelaksanaan ibadah haji, Haedar juga menyoroti soal penyediaan makanan dan penginapan bagi jemaah. Pengalokasian dana harus dimaksimalkan agar dana yang dikeluarkan oleh jemaah haji Indonesia, manfaatnya kembali ke Indonesia.

“Bahkan untuk penyediaan beras saja kita harus dari Thailand misalnya. Itu perlu dipikirkan. Supaya hal-hal mendasar fundamental menyediakan catering ini memiliki sistem dan ekosistem yang baik,” tuturnya.

Selain untuk menciptakan ekosistem haji yang berkeadilan, penguatan sistem juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat khususnya umat Islam yang akan menitipkan dana haji mereka ke BPKH.

“Termasuk mereka orang-orang yang dari kampung, yang menjual kelapa untuk bisa berangkat haji harus menjadi prioritas. Sebab bagi mereka haji tidak sebatas ibadah, tapi juga kebanggaan,” katanya.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah berharap Muhammadiyah dapat memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan pengelolaan dana haji yang lebih profesional dan diterima baik oleh masyarakat serta para pemangku kebijakan.

“Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta membawa manfaat yang nyata bagi umat Islam di Indonesia,” pungkas Fadlul.