Mendagri Minta Jajarannya Dukung Transformasi dan Arah Kebijakan Presiden

wmhg.org – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh transformasi dan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini termasuk memastikan berbagai program pemerintah daerah (Pemda) selaras dengan arah kebijakan Presiden.

Pesan tersebut disampaikan Mendagri saat acara Pelantikan Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Mendagri menekankan pentingnya memahami pemikiran strategis Presiden, khususnya dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan perubahan paradigma pembangunan. Ia menyebut salah satu kata kunci yang perlu dicatat oleh seluruh jajaran Kemendagri adalah transformasi, bahkan revolusi dalam cara berpikir dan bekerja. Terlebih, aparatur sipil negara (ASN) yang unggul dalam mengelola administrasi pemerintahan merupakan salah satu syarat tata kelola negara yang baik.

“Artinya perubahan yang sangat mendasar, yang akan bergerak cepat, revolutif,” ujarnya.

Menurutnya, dalam konteks global yang semakin kompetitif dan tidak menentu, Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional dan kemandirian di berbagai sektor. Konsep ini tidak hanya menyangkut pertahanan, tetapi juga pangan, energi, dan ekonomi. Karena itu, Presiden Prabowo banyak melahirkan program yang mengarah pada ketahanan tersebut.

Ia menegaskan, Kemendagri memiliki peran strategis dalam mengawal daerah agar sejalan dengan arah kebijakan tersebut. Karena itu, seluruh jajaran Kemendagri harus memahami paradigma besar yang sedang dibangun pemerintah, termasuk penguatan ekonomi sosial kerakyatan yang berpihak kepada masyarakat luas.

“Semuanya harus paham, kalau tidak akan terjebak dalam pemikiran sektoral,” tegasnya.

Mendagri menjelaskan, perubahan arah kebijakan menuju ekonomi sosial kerakyatan menuntut peran aktif pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Intervensi negara dinilai penting untuk memperkuat kelompok masyarakat dengan daya beli rendah.

“Semua kebijakan beliau (Presiden) berorientasi kepada ciri khas sosialisme kerakyatan adalah adanya intervensi pemerintah, campur tangan pemerintah dalam ekonomi, dalam pasar,” jelasnya.

Dalam konteks tersebut, Kemendagri harus memastikan kebijakan di daerah selaras dengan program-program prorakyat yang dicanangkan Presiden. Ia menegaskan bahwa seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga DPRD perlu memahami arah perubahan tersebut agar program pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat.

“Semuanya harus mengarah kepada satu titik itu, itu ekonomi sosial kerakyatan dan tadi dalam konteks internasional kita harus mengedepankan konsep self-reliance mampu berdiri di atas kaki sendiri, mandiri,” tandasnya.***