Mendagri Minta Dukungan Parlemen Normalkan Anggaran TKD Provinsi Terdampak Bencana

Baca 10 detik

Mendagri minta dukungan DPR normalkan anggaran TKD tiga provinsi terdampak bencana.
Kemenkeu kucurkan Rp4,7 triliun ke BNPB untuk pemulihan pascabencana di Sumatra.
Tito Karnavian tekankan validasi data BPS untuk percepatan pemulihan pascabencana Sumatra.

wmhg.org – Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas)Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatra, Tito Karnavian, meminta dukungan parlemen untuk proses normalisasi anggaran Transfer ke Daerah atau TKD di tiga provinsi terdampak.

Tito menilai normalisasi TKD tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap percepatan pemulihan pascabencana di wilayah tersebut.

“Kami memohon dukungan dari MPR dan DPR. Presiden telah menyampaikan agar transfer daerah di tiga provinsi terdampak bencana dikembalikan seperti pada tahun 2025. Hal ini akan memberikan dampak besar bagi pemulihan,” ujar Tito dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Tito optimistis langkah normalisasi TKD mampu mempercepat pemulihan di wilayah terdampak. Anggaran tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk melengkapi berbagai kebutuhan krusial, mulai dari pengadaan mebel hingga perbaikan infrastruktur publik dan perkantoran pemerintah yang rusak akibat bencana.

Di sisi lain, Tito mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengucurkan anggaran sebesar Rp4,7 triliun kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendukung proses pemulihan. Dana tersebut akan disalurkan kepada masyarakat terdampak sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, ia kembali menegaskan pentingnya dukungan pimpinan MPR RI dan DPR RI agar seluruh proses percepatan pemulihan dapat berjalan maksimal. Namun, Tito juga menekankan pentingnya akurasi data dari pemerintah daerah sebagai dasar penanganan komprehensif.

Ia meminta pemerintah daerah yang belum mengirimkan data kondisi wilayahnya agar segera melapor. Nantinya, data tersebut akan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) guna menjamin akuntabilitas.

“Mekanismenya adalah bottom-up, tergantung pada kecepatan Pemda. Saya terus memantau setiap minggu melalui rapat virtual. Setelah data masuk, validasi akan dilakukan oleh BPS untuk menghindari masalah di kemudian hari,” tegasnya.

Secara umum, Tito menyampaikan bahwa proses pemulihan pascabencana di 52 kabupaten/kota menunjukkan progres yang signifikan. Meski masih ada beberapa daerah yang memerlukan penanganan lanjutan, sebagian besar wilayah dilaporkan telah kembali ke kondisi normal.