wmhg.org – JAKARTA. Peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang dijadwalkan pada 24 Februari 2025 menimbulkan berbagai pertanyaan terkait efektivitasnya dalam pengelolaan ekonomi Indonesia.
Dengan dana kelola sebesar US$ 900 miliar atau setara Rp 14.715 triliun, Danantara diharapkan dapat mengoptimalkan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta menarik investasi asing.
Namun, Kepala Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, mengungkapkan sejumlah kritik terhadap potensi dan tantangan yang dihadapi lembaga ini.
Rizal menekankan bahwa pengesahan Undang-Undang BUMN memberikan dasar hukum yang kuat bagi Danantara, tetapi regulasi masih perlu diperbaiki untuk mencapai operasional yang optimal.
“Untuk mencapai operasional yang optimal, pembenahan regulasi masih sangat diperlukan,” ujar Rizal, Jumat (14/2).
Ia mengkhawatirkan bahwa tanpa kejelasan dalam pembagian kewenangan antara Kementerian BUMN dan Danantara, pengelolaan dana bisa menjadi tidak efisien.
Selain itu, Rizal menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun ke depan sebagai tantangan yang sangat ambisius.
“Dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang masih tinggi, kita perlu investasi yang substansial untuk menutupi kekurangan yang ada,” tambahnya.
Ia juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih realistis dalam menarik investasi asing, mengingat kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
Lebih lanjut, Rizal menggarisbawahi tantangan yang harus dihadapi Danantara, termasuk tumpang tindih regulasi dan kurangnya infrastruktur.
“Pemerintah perlu segera memperbaiki regulasi dan meningkatkan kapasitas SDM agar Danantara dapat beroperasi secara efektif,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa tanpa langkah-langkah yang tepat, Danantara berisiko menjadi lebih banyak ilusi daripada harapan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.
