Marak Dibahas Dampak PPN 12% Bagi Pengguna QRIS, Ini Penjelasan Kemenkeu

wmhg.org – JAKARTA. Beberapa hari terakhir, marak diberitakan dampak penyesuaian PPN 12% terhadap transaksi jual beli masyarakat yang menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

Terkait hal ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu angkat bicara. 

Melansir Infopublik.id, dalam keterangan tertulisnya Minggu (22/12/2024), Febrio Kacaribu menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, transaksi melalui QRIS dan sejenisnya tidak menimbulkan beban PPN tambahan untuk customer.

QRIS adalah media pembayaran antara merchant (penjual) dan customer (pembeli) sesuai nilai transaksi perdagangan, memanfaatkan teknologi finansial (fintech) yang semakin memudahkan transaksi, ujar Febrio.

Kedua, PPN memang dikenakan atas transaksi yang memanfaatkan fintech, QRIS salah satunya. 

Namun, beban PPN atas transaksi via QRIS sepenuhnya ditanggung merchant, berjalan sejak 2022 melalui PMK 69 Tahun 2022, tegasnya.

Ketiga, dengan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%, tidak ada tambahan beban bagi customer yang bertransaksi via QRIS.

Hal senada juga ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto. 

Menurut Airlangga, transaksi menggunakan QRIS tidak dikenakan PPN.

“Payment sistem hari ini ramai, QRIS itu tidak dikenakan PPN sama seperti debit card dan transaksi lain,” kata Airlangga dalam acara Launching of EPIC SALE di Tangerang, Minggu (22/12/2024). 

Tonton: Mulai 2024, Jenis Beras Ini Kena PPN 12%

Airlangga juga menekankan bahwa PPN 12% hanya berlaku untuk nilai barang yang dibeli, bukan pada sistem transaksinya.