Layanan Lapor Mas Wapres Menuai Pro Kontra Publik

wmhg.org – JAKARTA. Layanan Lapor Mas Wapres yang resmi dibuka sejak 11 November 2024 menuai pro kontra publik.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman menilai, layanan Lapor Mas Wapres merupakan langkah mubazir dan tidak perlu dilakukan oleh Wakil Presiden (wapres).

Hal ini karena pemerintah telah mempunyai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N).

Arman mengatakan, sistem tersebut merupakan sistem pengaduan yang terintegrasi antara kementerian/lembaga dan antara instansi di pemerintah daerah.

Itu alasan kenapa kami mengatakan tidak perlu, karena kita sudah punya sistemnya, ujar Arman saat dihubungi Kontan, Jumat (15/11).

Arman menambahkan, antusiasme masyarakat mengadu lewat Lapor Mas Wapres sebenarnya menunjukan bahwa SP4N perlu perbaikan.

Sebab itu, KPPOD menilai bahwa yang semestinya dilakukan wapres adalah penguatan sistem pelaporan dan pengawasan yang telah dimiliki kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Sehingga yang mesti dibuat kedepan sebetulnya bagaimana mengintegrasikan itu dengan sistem lapor yang telah dibuat pemerintah pusat beberapa tahun ini, jelas Arman.

Selain itu, KPPOD meminta wapres fokus pada hal-hal yang memang menjadi tugasnya. Misalnya soal penataan daerah. 

Arman menyebut, ketua dewan otonomi daerah kewenangannya ada di wapres. Terkait tugas itu, wapres semestinya mengkaji kebijakan penataan daerah kedepan yang didalamnya mencakup kebijakan pemekaran daerah.

Saat ini kita masih moratorium daerah otonomi baru, nah yang patut kita sampaikan ke wapres adalah apakah kebijakan moratorium ini dipertahankan atau perlu didiskusikan kembali, mengingat banyak daerah yang mengusulkan pemekaran, ucap Arman. 

Dihubungi secara terpisah, Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, selain dari perintah konstitusi dan undang-undang, serta perintah presiden, wakil presiden tidak boleh melakukan apapun.

Oleh karena itu jangan terkesan wapresnya lebih aktif daripada presiden, ucap Feri.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahadiansyah menilai program ini bisa menjadi efektif selama dapat dikolaborasikan dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. 

Hal ini karena sebagian masyarakat kurang mendapat layanan optimal saat mengadukan permasalahan kebijakan publik di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Ketika aduan itu sifatnya sensitif atau mengenai hal-hal terkait dengan kepentingan umum biasanya pejabat di pusat maupun di daerah cenderung kurang responsif, ujar Trubus.

Trubus mengingatkan, Gibran sebagai wakil presiden dapat mendorong kementerian/lembaga dan pemda untuk menyelesaikan masalah/pengaduan dari masyarakat mengenai kebijakan publik.

Tapi kalo nanti Gibran diskriminatif (merespon aduan) itu akan muncul prasangka publik, ucap Trubus.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura mengatakan, program Lapor Mas Wapres merupakan program pemerintah. Artinya, program ini didukung presiden dan kementerian/lembaga.

Prita bilang, dasar hukum pelaksanaan program ini adalah UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

Ia menyatakan, program ini bukan program yang terpisah dan berdiri sendiri dari sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) yang sudah ada sebelumnya. 

Program ini terkonsolidasi dan terhubung dengan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada sistem tersebut.

Tercatat, sampai dengan hari keempat, sudah ada 296 laporan yang sudah masuk. Laporan tersebut diantaranya mengenai kasus-kasus pendidikan, kesehatan, dan juga terkait dengan sengketa tanah.

Menurut Prita, program Lapor Mas Wapres adalah upaya untuk memaksimalkan pengetahuan dari publik. Sehingga layanan kepada publik menjadi lebih maksimal.

Merespon tanggapan pengamat yang menyoroti efektivitas program ini, Prita mengatakan bahwa tidak ada tumpang tindih. Karena program ini akan terkonsolidasi dengan program sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) yang sudah ada sebelumnya. 

Program ini akan masuk ke dalam sistem tersebut, jadi dikatakan sistem mesin yang bekerjanya sudah jalan, terang Prita dalam konferensi pers, Kamis (14/11).