Lagi-lagi Disindir soal Kabinet Gemuk, Prabowo: Yang Menikmati Rakyat Indonesia

wmhg.org – Presiden RI Prabowo Subianto kembali bicara menanggapi kritikan yang menyebut jika Kabinetnya terlalu gemuk. Ia menegaskan tak mengapa Kabinetnya gemuk, sebab banyak diisi orang-orang hebat.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara penutupan Kongres Partai Demokrat ke VI di Jakarta,Selasa(25/2/2025) malam.

Ada yang mengatakan kabinet kita gemuk, banyak ya kan, tapi kalau banyak orang hebat ya kenapa?, kata Prabowo.

Adanya orang hebat dalam Kabinet gemuknya tersebut, kata dia, nantinya juga akan dinikmati oleh rakyat.

Yang menikmati rakyat Indonesia, katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan menyarankan Presiden Prabowo Subianto melakukan perampingan kabinet, terutama bagi menteri maupun wakil menteri yang dianggap tidak berkinerja baik dalam 100 hari kerja.

Saran perampingan kabinet itu menyusul instruksi dari presiden untuk melakukan efisiensi belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Inpres tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN 2025.

Menurut Misbah, instruksi melakukan efisiensi anggaran tersebut bertolak belakang dengan jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih.

Bahwa semangat efisiensi anggaran (APBN/APBD) bertolak belakang dengan kebijakan penambahan jumlah Kementerian, Menteri, dan Wakil Menteri, kata Misbah dalam keterangannya dikutip wmhg.org, Jumat (31/1/2025).

Berkaitan dengan itu, FITRA merekomendasikan agar kepala negara melakukan perampingan kabinet.

Melakukan perampingan kabinet, terutama bagi Menteri dan Wakil Menteri yang tidak perform hingga 100 hari kerja pemerintah saat ini, kata Misbah.

Selain perampingan kabinet, FITRA memberikan rekomendasi lain menanggapi Inpres mengenai efisiensi belanja APBN dan APBD Tahun 2025.

Rekomendari tersebut, antara lain meminta adanya reformasi menyeluruh terhadap tata kelola keuangan negara, terutama skema Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Ke Daerah, agar lebih mengedepankan otonomi keuangan daerah;