KPK Sita Kendaraan dan Barang Bukti Elektronik di OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Baca 10 detik
KPK melakukan OTT di Pekalongan, mengamankan Bupati Fadia Arafiq, Sekda, ajudan, dan sepuluh orang lainnya pada Selasa dini hari.Dalam operasi tersebut, KPK juga menyita sejumlah kendaraan dan Barang Bukti Elektronik (BBE) dari lokasi penangkapan.OTT terhadap Bupati Pekalongan ini merupakan operasi ketujuh KPK yang dilaksanakan sepanjang tahun 2026.

wmhg.org – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku mengamankan kendaraan dan Barang Bukti Elektronik (BBE) dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.

Namun, KPK belum mengungkapkan jenis dan jumlah kendaraan serta BBE yang diamankan dalam OTT pada Selasa dini hari itu.

“Di antaranya memang BBE juga diamankan, ada kendaraan juga ada yang diamankan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026).

KPK mengaku membawa 11 orang lagi dari Pekalongan ke Jakarta dalam rangkaian OTT terhadap Fadia Arafiq. Budi mengungkapkan salah satu di antaranya adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Mohammad Yulian Akbar.

“Tim juga mengamankan sejumlah pihak di Pekalongan dan saat ini juga sedang berjalan dibawa ke Jakarta. Malam ini nanti akan tiba, ada sekitar 11 orang yang dibawa ke Jakarta. Salah satunya Sekda,” ujar Budi.

Pada kesempatan pertama, KPK lebih dulu menangkap Fadia Arafiq bersama ajudan dan orang kepercayaannya. Saat ini, mereka masih di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam operasi senyap itu, KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.

Dengan adanya operasi ini, KPK setidaknya telah melakukan tujuh OTT pada 2026. Adapun operasi pertama pada 2026 ialah kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.

Kemudian, KPK juga melakukan OTT kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun Maidi.

Ketiga, KPK juga melakukan OTT terhadap Bupati Pati Sudewo dalam kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa.

Lebih lanjut, KPK melakukan dua OTT pada waktu yang sama yaitu kasus dugaan korupsi terkait restitusi pajak di KPP Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan kasus dugaan korupsi terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Terbaru, KPK melakukan OTT terhadap Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil PN Depok Bambang Setyawan dalam kasus dugaan suap pada pengurusan sengketa lahan.