Kerap Timbul Masalah soal MBG, Kepala BGN Bilang Begini

wmhg.org – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya terus melakukan konsolidasi untuk memperbaiki beragam masalah yang timbul sepanjang pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Konsolidasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan MBG agar masyarakat tidak menganggap program tersebut terlalu dipaksakan, seiring terjadinya masalah yang muncul.

Konsolidasi tersebut ditekankan Dadan, menyusul temuan belatung di SMA Negeri 1 Tambakboyo dan SMKN Tambakboyo di Tuban.

Kita konsolidasi terus menerus, kata Dadan kepada wmhg.org, Kamis (17/7/2025).

Sebelumnya, Dadan buka mengenai temuan belatung di dua sekolah di Kecamatan Tambakboyo, Tuban.

Dadan mengatakan bahwa BGN sedang mencermati apa yang menjadi penyebab terdapat belatung di empat nampan MBG.

Ia mengatakan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi penyedia MBG ke dua sekolah tersebut juga baru berjalan.

SPPG baru jalan 14 Juli, jadi baru. Kami sedang mencermati penyebabnya karena dari 3.400-an porsi ada 4 yang terkontaminasi dalam keadaan hidup segar, kata Dadan kepada wmhg.org, Rabu (16/7/2025).

Dadan mengatakan, BGN sudah meminta SPPG agar lebih cermat dalam memilih bahan baku serta mengolah hingga sampai ke tangan penerima manfaat.

Kami sudah minta agar SPPG lebih cermat dalam memilih bahan baku, mengolah dan menyajikannnya, kata Dadan.

Ahli Gizi Soroti Keteledoran Program MBG

Kasus keracunan massal akibat konsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah kembali menuai sorotan.

Ahli gizi masyarakat, dr. Tan Shot Yen, menyebut pelaksanaan program MBG terkesan teledor karena sejumlah dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa beroperasi tanpa pelatihan dasar terlebih dahulu.

Menurutnya, fakta bahwa pelatihan baru diberikan setelah kasus mencuat menunjukkan ketidaksiapan sistem MBG.

Tan mengingatkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) sebenarnya telah memiliki buku panduan teknis pelaksanaan MBG. Namun, tanpa sistem monitoring, supervisi, dan evaluasi ketat di lapangan, panduan tersebut tak akan berguna.