wmhg.org – JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan membangun tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program makan bergizi gratis. Hal ini setelah adanya nota kesepahaman antara Kementerian PU dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono menjelaskan, dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan sekitar 900 m2, yang akan mencakup bangunan dapur seluas 300 m2 dan lahan parkir kendaraan.
Dukungan utama Kementerian PU berupa air bersih, sanitasi, IPAL, sumur bor dan termasuk peralatan dapurnya.
Untuk ukuran dan desain dapur, kami akan mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional, ujar Triono saat acara penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PU, Sabtu (22/3).
Pria yang kerap disapa Yongki ini menyampaikan, saat ini ada 51 lahan milik Kementerian PU yang dipakai sebagai sekolah Yayasan Pendidikan Putra tersebar di seluruh Indonesia.
Setelah dilakukan survei oleh Balai PU, terpilih 9 lokasi yang masuk kriteria untuk pembangunan dapur SPPG. Yaitu di Provinsi Aceh, Jambi, Sumatra Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.
Dari 9 lokasi tersebut, PU memilih tiga lokasi yang akan dibangun dalam waktu dekat ini. Yaitu di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Kota Banjar Jawa Barat, Kota Jambi.
Ketiga lokasi dipilih karena berdekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, tidak jauh dari akses jalan utama dan banyak sekolah yang berada di radius 6 km dari dapur SPPG.
Adapun, seluruh Pembangunan infrastruktur dapur SPPG akan dibiayai dengan skema Corporate Social Responsibility (CSR) oleh tiga BUMN Karya. Yaitu dari PT Adhi Karya (Persero), PT Hutama Karya (Persero) dan PT Pembangunan Perumahan (Persero).
Dimana untuk pembangunan satu unit dapur SPPG dibutuhkan sekitar Rp 4,5 miliar, ucap Yongki.
SPPG nantinya terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), peralatan dapur dan kendaraan untuk distribusi.
Setelah penandatanganan MoU dan PKS pada hari ini dan proses perizinan selesai, konstruksi akan segera dimulai.
Direncanakan pembangunan dapur SPPG akan berlangsung selama kurang lebih selama empat bulan.
Sehingga setelah selesai dibangun, dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh Badan Gizi Nasional pada tahun ini, terang Yongki.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, sampai saat ini telah ada 1.050 SPPG dalam waktu tiga bulan.
Dengan catatan belum satupun satuan pelayanan yang dibangun oleh Badan Gizi, jadi sifatnya sejauh ini kemitraan. Basisnya UMKM, pemiliknya UMKM, ujar Dadan.
Seperti diketahui, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berperan sebagai dapur umum yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
