wmhg.org – Dokter spesialis anak yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Piprim Basarah Yanuarso, baru-baru ini menyampaikan kabar mengejutkan melalui akun Instagram pribadinya.
Ia mengumumkan bahwa dirinya tak lagi dapat melayani pasien BPJS di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta.
Dalam unggahannya, dr. Piprim menyampaikan bahwa layanan jantung anak yang biasa ia tangani kini tidak lagi tersedia di RSCM untuk peserta BPJS.
Ia menyebut bahwa akunnya untuk melayani pasien BPJS telah ditutup. Kabar tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya @dr.piprim.
“Assalamualaikum wr wb, untuk ayah bunda orang tua pasien-pasien saya di RSCM, dengan berat hati saya mengumumkan bahwa mulai hari ini, saya tidak lagi bisa melayani putra-putri bapak ibu sekalian yang sakit jantung di RSCM baik di PJT maupun di Kiara,” demikian kalimat pembuka yang disampaikan dokter anak tersebut dikutip pada Minggu, 24 Agustus 2025.
“Jadi pasien-pasien BPJS itu sudah ditutup akun saya, saya tidak bisa lagi melayani pasien BJPS,” imbuhnya.
Meski begitu, ia menyebut masih diminta pihak direksi untuk tetap melayani pasien di RSCM Kencana, katanya.
Namun, layanan tersebut bersifat pribadi dan hanya bisa diakses dengan biaya mandiri sekitar Rp4 juta, termasuk pemeriksaan echo.
“Namun demikian, atas arahan direksi saya diharapkan bisa melayani pasien di RSCM Kencana, artinya bapak ibu yang putra putrinya ingin dilayani oleh saya harus membayar sekitar Rp4 juta dengan echo dan pemeriksaan di RSCM Kencana,” ujarnya.
Dengan kata lain, hanya pasien yang mampu secara finansial yang bisa tetap mendapatkan pelayanan dari dr. Piprim.
Ia menyadari betul bahwa perubahan ini sangat berat bagi pasien dan keluarganya.
“Saya paham bahwa ini tentu saja berat bagi ibu bapak sekalian, tapi apa boleh buat ini yang terjadi,” ujarnya.
Selama 28 tahun, dr. Piprim telah mendedikasikan dirinya untuk melayani pasien, terutama yang berasal dari kalangan BPJS.
Namun semuanya berubah karena adanya konflik dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait kebijakan mutasi yang dianggapnya tidak prosedural.
“Sudah 28 tahun saya melayani pasien-pasien saya di RSCM, sebagian besarnya pasien BPJS, namun karena kemelut dengan Kementerian Kesehatan saya menolak mutasi yang tidak prosedural,” ujarnya.
