Kejar Target Sebelum Ramadan, Satgas Galapana DPR RI Desak Sinkronisasi Data Huntara di Aceh

Baca 10 detik

Satgas Galapana DPR RI mendesak percepatan pembangunan Huntara bagi korban banjir Aceh menjelang Ramadan.
Kendala utama percepatan pembangunan adalah belum sinkronnya data penerima manfaat dan kepastian lokasi lahan.
BUMN siap membangun 15.000 unit Huntara, bergantung pada kecepatan pemerintah daerah menyajikan data dan lokasi.

wmhg.org – Satgas Galapana DPR RI mendorong percepatan pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi warga terdampak banjir di Aceh.

Langkah ini dinilai mendesak lantaran masih banyak warga yang tinggal di tenda darurat, sementara umat Muslim akan segera menyambut bulan suci Ramadan.

Anggota Satgas Galapana DPR RI, TA Khalid, mengungkapkan bahwa komitmen dari berbagai pihak untuk membantu pemulihan Aceh sebenarnya sudah sangat kuat.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa kendala utama saat ini terletak pada belum sinkronnya data di lapangan.

“Kesiapan untuk membangun sudah ada. Yang perlu kita perkuat bersama saat ini adalah kesamaan data dan kejelasan lokasi, agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar TA Khalid di Banda Aceh dalam keterangannya, dikutip Selasa (6/1/2025).

Berdasarkan hasil rapat koordinasi terbaru, pihak BUMN dan BP BUMN telah menyatakan kesiapan mereka untuk membangun hingga 15.000 unit Huntara. Fasilitas ini diharapkan mampu memberikan tempat tinggal yang lebih layak bagi para pengungsi.

Kendati begitu, realisasi pembangunan tersebut sangat bergantung pada kecepatan pemerintah daerah dalam menyodorkan data penerima manfaat dan kepastian lokasi lahan.

Satgas Galapana menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), hingga Pemerintah Provinsi Aceh.

Sinergi ini diperlukan untuk menghindari tumpang tindih bantuan serta memastikan keputusan dapat diambil dengan cepat.

TA Khalid menegaskan bahwa pemulihan pascabencana bukan hanya tugas satu instansi, melainkan kerja kolektif.

Jika data penghuni dan lahan sudah sinkron, pembangunan Huntara bisa langsung dipercepat. Ini kerja bersama, bukan tanggung jawab satu pihak saja,” tambahnya.

Satgas Galapana DPR RI menyatakan akan terus mengawal dan menjembatani komunikasi antarinstansi agar seluruh proses administratif hingga pembangunan fisik berjalan lancar.

Harapannya, masyarakat terdampak banjir di Aceh dapat segera pindah ke hunian yang lebih aman dan menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih tenang dan bermartabat.