Kejagung Periksa Dua Petinggi Waskita Karya Sebagai Saksi Terkait Dugaan Korupsi Tol MBZ

wmhg.org – Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Tol Japek) II atau Tol Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ).

Kepala Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar mengatakan, dua orang saksi yang diperiksa penyidik, yakni UMA yang merupakan Staf Anggaran Divisi III PT Waskita Karya pada periode 2017-2019.

Kemudian DA selaku Kepala Bagian Pengendalian Divisi III PT Waskita Karya periode 2017-2018, kata Harli saat dikonfirmasi awak media, Kamis (12/9/2024).

Harli mengatakan, dalam agenda pemeriksaan dua orang petinggi Waskita Karya ini untuk memperkuat pembuktian dalam perkara dugaan korupsi atas tersangka DP, Kuasa KSO PT Waskita-Acset.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan bahwa tersangka yang baru ditetapkan oleh pihaknya berinisial DP, selaku Kuasa KSO PT Waskita-Acset.

DP ditetapkan jadi tersangka usai diperiksa bersama dua orang lainnya. DP kemudian langsung dijadikan tersangka lantaran penyidik menemukan bukti kuat soal dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam kasus tersebut.

Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, kata Kuntadi, Selasa (6/8) lalu.

Kuntadi mengatakan, DP merupakan tersangka dari hasil pengembangan dari fakta persidangan terhadap empat orang terdakwa yang menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

Ia menuturkan, keterlibatan DP bermula dari temuan kerjasama antara PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JCC) dengan PT BJT untuk pengusahaan jalan Tol BPJT senilai lebih dari Rp16 triliun.

Pada perjanjian, DP bekerja sama dengan mantan Staf Tenaga Ahli Jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting berinisial TBS guna mengurangi volume tanpa ada kajian teknis terkait pembangunan jalan tol.

“Yang bersangkutan juga mengkondisikan agar PT JCC ditetapkan sebagai pemenang dengan bekerja sama dengan saudara DD dan YN, kata dia.

DP juga diduga telah melakukan pengurangan volume yang ada, pada basic design dengan tanpa dilakukan kajian teknis terlebih dahulu.

“Sehingga akibat perbuatan yangbersangkutan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp510 miliar,” jelasnya.

Atas perbuatan tersangka diduga melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAP.