Jejak Politisi dan Oligarki di Balik Banjir Sumatra, JATAM Bongkar Nama-nama Besar

Baca 10 detik

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengaitkan bencana banjir Sumatra November 2025 dengan konsesi perusahaan rusak lingkungan.
JATAM menyoroti koneksi elite politik seperti Surya Paloh, keluarga Bakrie, dan lingkaran Prabowo di lokasi terdampak.
Keterkaitan para aktor kekuasaan ekonomi-politik tersebut diprediksi menghambat evaluasi izin dan penegakan hukum lingkungan.

wmhg.org – Bencana banjir dan longsor dahsyat yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatra pada akhir November 2025 menyisakan duka mendalam. Di balik tragedi ekologis tersebut, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyoroti adanya jejak para aktor politik dan oligarki yang terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan perusak lingkungan di lokasi bencana.

Dalam sebuah pemaparan yang tajam, JATAM mengurai benang merah antara konsesi tambang, energi, dan kehutanan dengan nama-nama besar di panggung politik nasional.

Tokoh-tokoh seperti Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, keluarga Bakrie, hingga lingkaran yang dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, disebut memiliki koneksi dengan perusahaan yang beroperasi di kawasan terdampak.

Koordinator Nasional JATAM, Melky Nahar, secara spesifik membeberkan sejumlah temuan yang mengaitkan para elite tersebut dengan kerusakan lingkungan yang memicu bencana.

Koneksi Surya Paloh dan Tambang Batu Bara Aceh

Di Aceh, salah satu provinsi dengan dampak banjir terparah, JATAM menemukan jejak perusahaan tambang batu bara yang terhubung langsung dengan Surya Paloh. Perusahaan ini disebut beroperasi di wilayah yang rentan secara ekologis.

Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh ini salah satunya Nirmala Coal Nusantara, ini batubara, luasannya 3.000 hektare di Aceh Barat, itu terhubung dengan perusahaan yang dimiliki oleh Surya Paloh, ungkap Melky dalam diskusi virtual, Jumat (16/1/2026).

Gurita Bisnis Keluarga Bakrie

Selain itu, gurita bisnis keluarga Bakrie juga disebut mencengkeram lahan-lahan di Sumatra. Dengan izin tambang yang mencapai puluhan ribu hektare, operasi mereka di Aceh Tengah dan wilayah lainnya menjadi sorotan tajam para aktivis lingkungan.

Melky menyebutkan bahwa rekam jejak grup usaha Bakrie dalam isu perusakan alam bukanlah hal baru. Aktivitas bisnis mereka di berbagai pulau kerap menuai protes dari masyarakat lokal dan pegiat lingkungan.

Di Sumatera ada PT Dairi Prima Mineral, meskipun tidak sendirian tapi juga dengan perusahaan dari Tiongkok. Dan saya kira ini yang selalu diprotest juga oleh teman-teman di Aceh, ucapnya.

Jejak Airlangga Hartarto di Bengkulu

Nama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto turut disebut dalam laporan JATAM. Jejak perusahaannya teridentifikasi di Bengkulu Utara, sebuah kawasan yang juga dilanda banjir. Perusahaan tersebut dituding memiliki catatan buruk terkait perusakan lingkungan dan konflik agraria.

Dulu Genesis Bengkulu, kita pernah melaporkan soal jejak kejahatan dari PT Bara Adhipratama di Bengkulu Utara karena terjadi kerusakan. Lalu ada indikasi pencaplokan lahan milik masyarakat. Jadi perusahaan ini juga ikut andil sampai lingkungan Aceh tidak lagi stabil, bahkan jauh sebelum industri ekstrakatif beroperasi di provinsi Aceh, tuturnya.

Lingkaran Prabowo dan Konsesi Raksasa