Isu Reshuffle, Budi Ari, Raja Juli, Bahlil, Hingga Sri Mulyani Jadi Sorotan

wmhg.org – JAKARTA. Isu perombakan menteri atau resuffle menguat, setalah 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menyoroti perombakan menteri di bidang ekonomi perlu dilakukan untuk mendorong target kerja ekonomi kabinet merah putih. 

Bhima menyebut beberapa menteri yang patut dicopot mulai dari Menteri Koperasi Budi Ari, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia hingga Menteri Keuangan, Sri Mulyani. 

Salah satunya Budi Ari, Bahlil, Raja Juli, bahkan mungkin Sri Mulyani juga bisa di resuffle gitu, apalagi pada waktunya gonjang-ganjing PPN 12%, Coretex yang bermasalah dan belum di uji coba secara matang, jelas Bhima pada Kontan.co.id, Kamis (6/2). 

Terkhusus Bhima menyoroti kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait polemik kenaikan PPN 12% yang memicu kemarahan publik, dan polemik penerapan Coretex tanpa persiapan matang yang bisa berdampak pada penurunan target penerimaan pajak. 

Sementara itu, Bhima juga menyoroti kinerja Menteri ESDM, Bahlil Lahadahlia yang dianggap belum menujukan kinerja positif semala 100 hari menjabat di kabinet merah putih. 

Bahkan saat ini, Bahlil menuai sorotan negatif karena kebijakan pembatasan LPG 3 kg. Selain itu, juga dianggap kurang sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo. 

Bahlil salah satu menteri yang harus di resuffle karena tidak memiliki peta jalan pemensiunan PLTU juga, jelasnya. 

Bhima menyoroti tantangan ke depan di bidang ekonomi masih berat. Sehingga sosok yang berlatar belakang profesional dibutuhkan untuk mengisi pos-pos ini. 

Dia menjabarkan isu global seperti perang dagang Amerika dengan China masih berlanjut, kemudian kebijakan proteksinisme semakin dilakukan banyak negara, hingga menguatnya kompetisi dengan Vietnam yang mampu menarik relokasi industri. 

Di sisi domestik sendiri, tantangan ekonomi juga masih berlangsung. Beberapa diantaranya melemahnya daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang stagnan di level 5%, bankrutnya industri padat karya hingga tantangan besar di sektor fiskal seperti pajak dan utang. 

Untuk itu, menurutnya tepat kebijakan perombakan kabinet ini dilakukan. Apalagi, susunan menteri ekonomi saat ini masih mempertahankan susunan menteri lama era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

Padahal, target-target ekonomi dari Presiden Prabowo Subianto berbeda dengan era Presiden Jokowi. 

Artinya dengan resep yang sama mengharap Pak Prabowo nggak bisa menargetkan target ekonomi yang lebih ambisius,karena resep di era Pak Jokowi tidak bisa dilanjutkan lagi sebagian, untuk itu paket menterinya perlu diganti, jelasnya. 

Sebelumnya, Prabowo menegaskan bakal menyingkirkan pembantunya di kabinet pemerintahan yang tidak benar-benar bekerja untuk rakyat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo merespons pertanyaan terkait peluang reshuffle atau kocok ulang Kabinet Merah Putih usai 100 hari kerja sebagai presiden.

Begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar, jadi saya ingin tegakkan itu, kata Prabowo usai menghadiri Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,tegasnya.

Namun, pada kesempatan itu Prabowo tak menjawab tegas apakah reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat.