wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah memastikan layanan publik dan pendidikan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Program beasiswa juga akan tetap berjalan sesuai ketentuan.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, layanan pendidikan tidak ada kaitannya dengan efisiensi anggaran. Dia bilang, jika ada informasi yang menyebutkan layanan pendidikan terdampak efisiensi, itu tidak benar.
Biaya operasional perguruan tinggi juga tidak akan berdampak. Termasuk pula berbagai program beasiswa yang tetap akan dilanjutkan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah dan beasiswa.
KIP tidak akan terdampak. Beasiswa-beasiswa akan dilanjutkan. Presiden Prabowo sangat menaruh perhatian kepada bidang pendidikan. Biaya operasional perguruan tinggi tidak akan ada pengurangan, dijamin,” kata Hasan dalam konferensi pers, Jumat (14/2)
Hasan menambahkan, efisiensi hanya diberlakukan terhadap belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar atau FGD, dan perjalanan dinas. Tak terkecuali bila ada dari item-item yang harus dipangkas tersebut ada dalam bidang pendidikan.
“Kalau misalnya dalam program beasiswa ada anggaran monitoring dan evaluasi atau perjalanan dinas, karena sudah ada teknologi zoom meeting misalnya, maka monev dan perjadin itu dievaluasi untuk bisa diefisienkan,” jelas Hasan.
Hasan menyebut, beberapa hari terakhir ini, kementerian dan lembaga sedang melakukan rekonstruksi anggaran agar efisiensi yang diinginkan presiden tepat sasaran sesuai arahan. Sehingga jangan sampai layanan publik terdampak. Sebab, gaji pegawai dan layanan publik bukanlah termasuk item yang diefisiensikan.
“Ini kami sampaikan supaya tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di masyarakat,” pungkas Hasan.
