Integritas Raja Juli Dipertanyakan, Foto Main Domino dengan Eks Tersangka Pembalakan Disorot Tajam

Baca 10 detikIntegritas Menteri DipertanyakanStandar Etika Pejabat DisorotAncaman Terhadap Reformasi Kehutanan[batas-kesimpulan]

wmhg.org – Sebuah foto yang beredar luas di media sosial telah menyulut kontroversi besar dan menyeret nama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, ke dalam pusaran kritik. Dalam foto tersebut, Raja Juli terlihat santai bermain domino bersama beberapa orang, salah satunya adalah Azis Wellang, seorang pengusaha yang rekam jejaknya tercoreng karena pernah menyandang status tersangka dalam kasus pembalakan liar.

Sontak, foto ini menjadi bola panas yang menggelinding cepat. Greenpeace Indonesia menjadi salah satu organisasi yang paling vokal menyuarakan keprihatinan, mempertanyakan secara serius integritas dan standar etika yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang pejabat publik sekelas menteri.

Meskipun Raja Juli telah memberikan klarifikasi, hal itu dinilai tidak cukup untuk meredam gejolak pertanyaan publik.

Deputi Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Achmad Saleh Suhada, menegaskan bahwa bantahan sang menteri tidak serta-merta menyelesaikan masalah fundamental yang ada.

Menurutnya, pertemuan tersebut, apalagi dalam suasana akrab, adalah sebuah preseden buruk.

Kasus pertemuan bahkan sampai bermain domino antara Menteri Kehutanan dengan Azis Wellang menimbulkan pertanyaan serius soal integritas dan standar etika pejabat publik. Bantahan bahwa tidak kenal jelas tidak otomatis membenarkan tindakan tersebut, kata Ahmad kepada wmhg.org, Minggu (7/9/2025).

Greenpeace menyoroti bagaimana seorang menteri yang memegang mandat strategis dalam pengelolaan hutan Indonesia bisa berinteraksi begitu dekat dengan individu yang memiliki riwayat masalah hukum serius di sektor yang sama. Hal ini dianggap sebagai sebuah kelalaian yang tidak bisa dianggap sepele.

Justru, publik berhak mempertanyakan bagaimana mungkin seorang menteri yang memegang posisi strategis bisa dengan begitu saja berinteraksi akrab dengan pihak yang memiliki rekam jejak dan reputasi bermasalah, sambungnya.

Ahmad menekankan bahwa dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Pejabat publik, tegasnya, memiliki kewajiban moral dan etis untuk menjaga jarak dari segala potensi konflik kepentingan.

Aktivitas apa pun yang dapat menimbulkan keraguan dan mencoreng kredibilitas lembaga negara seharusnya dihindari.

Pembelaan Raja Juli yang menyatakan tidak kenal dianggap sebagai jawaban yang dangkal dan tidak menyentuh akar persoalan. Publik menuntut lebih dari sekadar penyangkalan.

Pernyataan tidak kenal tidak cukup untuk menutup persoalan ini. Yang dibutuhkan adalah klarifikasi terbuka, transparan, dan evaluasi mekanisme etik di kementerian agar tidak terjadi praktik yang berpotensi melemahkan agenda reformasi tata kelola kehutanan, yang seharusnya menjadi prioritas utama, kata Ahmad.

Insiden ini kini telah melampaui sekadar urusan personal atau pertemuan biasa. Kasus ini telah berevolusi menjadi sebuah barometer untuk mengukur integritas pejabat dan keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik kotor di sektor kehutanan, sebuah sektor yang selama ini rentan terhadap korupsi dan permainan kepentingan.

Greenpeace menegaskan: persoalan seperti ini bukan sekadar main domino, tetapi menyangkut persepsi publik terhadap integritas pengelolaan hutan Indonesia, yang selama ini sudah penuh tantangan dari sisi korupsi, konflik kepentingan, dan lemahnya penegakan hukum, ujar Ahmad.