wmhg.org – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Inpres ini menginstruksikan lebih dari 40 kementerian dan lembaga untuk bersinergi dalam upaya terpadu, terarah, dan terintegrasi mengentaskan kemiskinan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, Inpres 8/2025 sebagai dasar dalam mencapai target pengentasan kemiskinan secara nasional.
Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem turun menjadi 0% pada tahun 2026 dan angka kemiskinan secara umum ditekan hingga di bawah 5% pada tahun 2029.
“Inpres ini menjadi dasar bagi kita semua mencoba bersama-sama mengatasi kemiskinan dengan lebih efektif dan berdampak,” kata Gus Ipul dalam keterangan pers, Kamis (10/4).
Salah satu program yang diatur dalam Inpres ini adalah Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan.
Saat ini, program tersebut sudah dalam tahap finalisasi, mencakup rekrutmen guru, seleksi peserta didik, persiapan kurikulum, serta revitalisasi sarana dan prasarana.
Persiapan proses pembelajaran (dilakukan) pada tahun ini dan sekaligus melakukan revitalisasi gedung-gedung yang diusulkan dalam rangka untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul.
Untuk mendukung pelaksanaan program ini, Kementerian Sosial sedang merumuskan nota kesepahaman (MoU) dengan sekitar 200 kepala daerah yang telah mengajukan aset gedung dan lahan.
Penandatanganan MoU dijadwalkan berlangsung pada akhir April atau awal Mei 2025 dihadapan Presiden Prabowo.
Sebanyak 53 lokasi telah disiapkan untuk pembukaan Sekolah Rakyat yang tersebar di wilayah beberapa wilayah. Seperti Jakarta, Bekasi, Temanggung, Magelang, Bandung, beberapa kabupaten di Jawa Timur, serta wilayah di Kalimantan, Aceh, dan Papua.
Targetnya, setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki satu Sekolah Rakyat.
Sementara soal tenaga pengajar, Gus Ipul menegaskan akan mengambil guru-guru yang telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).
“Kita memperioritaskan guru yang belum penempatan, tetapi mereka sudah mengikuti pendidikan profesi guru,” ujarnya.
Dengan pendekatan kolaboratif dan program konkret seperti Sekolah Rakyat, pemerintah ingin memastikan bahwa program pengentasan kemiskinan bukan sekadar wacana. Tapi menjadi aksi nyata menjawab kebutuhan masyarakat.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti mengatakan, proses rekrutmen guru akan melalui kontrak kerja individu. Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar di Sekolah Rakyat.
Abdul menambahkan bahwa kualifikasi guru yang telah lulus PPG akan dimintakan kualifikasi. Guru-guru ini juga nantinya akan bisa mengajar lebih dari 1 mata pelajaran.
Yang pertama ia harus fulltime, harus disitu, dan harus disampaikan diawal, kata Abdul.
Abdul menyebut terkait Kepala Sekolah, dapat diputuskan tergantung jumlah muridnya. Bisa disatu lokasi hanya memiliki 1 kepala sekolah yang diisi dengan tiga jenjang SD, SMP, SMA.
Untuk BNBA dari Guru yang akan menjadi tenaga pendidik, akan diserahkan pada 24 April, ujar dia.
Sementara itu untuk proses rekrutmen peserta didik akan melalui dapodik dengan diintegrasikan dengan DTSEN.
Jika mereka yang masuk desil 1 dan desil 2 tidak terdata pada dapodik berarti mereka adalah anak yang putus sekolah.
Sehingga tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah, terang Abdul.
Abdul Mu'ti juga mengatakan bahwa kurikulum yang akan digunakan pada Sekolah Rakyat yaitu individual approach atau pemetaan peserta didik di awal. Adapun sistem yang diterapkan adalah multi entry multi exit.
Multi entry multi exit jangan dimaknai bisa keluar kapan saja. Namun bisa masuk kapan saja dan mencapai capaian pembelajaran kapan saja. Tidak harus semua siswa disamakan. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama, jelas Abdul.
