wmhg.org – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Hal ini sebagai upaya mencapai swasembada beras dengan memastikan penyerapan gabah dan beras petani secara optimal.
Tentu ini akan menjadi pedoman bersama pemerintah dengan Perum Bulog agar bagaimana dapat menyerap hasil panen petani kita secara maksimal, ujar Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi dalam keterangan pers, Rabu (9/4).
Arief menambahkan, dengan adanya Inpres ini menjadi instrumen pelindung untuk mendorong penyerapan gabah/beras sesuai target penugasan yang telah ditetapkan. Sekaligus memperkuat langkah pemerintah dalam mengelola stok CBP.
Pemerintah telah berkomitmen tidak ada impor beras lagi. Jadi produksi dalam negeri harus mampu memenuhi kebutuhan kita, terang dia.
Dalam beleid ini ditegaskan target pengadaan beras dalam negeri di 2025 sebanyak 3 juta ton. Sementara pemerintah melalui Bulog menyerap hasil panen petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kilogram (kg) untuk GKP dengan segala kualitas di tingkat petani.
Pengadaan beras dalam negeri oleh Bulog berdasarkan penugasan Badan Pangan Nasional yang diputuskan dalam rapat koordinasi bidang pangan.
Penyaluran CBP nantinya diperuntukkan untuk program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), bantuan pangan, dan tanggap darurat bencana. Serta keperluan lain berdasarkan rapat koordinasi bidang pangan, misalnya untuk program Makan Bergizi Gratis hingga bantuan pangan luar negeri.
Adapun instruksi untuk Badan Pangan Nasional di antaranya menghitung kebutuhan anggaran dan memberi penugasan ke Bulog untuk penyelenggaraan CBP.
Lalu menyusun struktur biaya HPP dan menetapkannya serta petunjuk teknis pengadaan gabah/beras dalam negeri untuk CBP.
Kompensasi dan margin penugasan yang wajar juga kami koordinasikan bersama Kemenkeu, terang Arief.
Lebih lanjut, Arief mengungkapkan, stok CBP yang memadai menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Stok CBP dapat dipergunakan pemerintah tatkala terjadi fluktuasi harga di pasar atau stimulus bantuan ke masyarakat berpendapatan rendah.
Impaknya bisa kita lihat bahwa inflasi terjaga hingga hari ini,” kata Arief.
Seperti diketahui, Badan Pangan Nasional bersama Bulog sendiri sejak 2022 terus mengupayakan penguatan stok CBP. Di penghujung 2022, total stok beras tercatat berada di angka 326.000 ton.
Selanjutnya di penghujung 2023 meningkat 148,5% menjadi 810.000 ton. Berlanjut di akhir 2024, total stok beras di Bulog menjadi yang tertinggi selama kurun 4 tahun terakhir, yakni di 2 juta ton.
Sementara sampai akhir Maret 2025 ini, total beras di Bulog ada 2,2 juta ton.
Berdasarkan data yang baru dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi beras pada Maret 2025 berada di tren yang cukup positif, yakni di angka 0,55%. Sementara inflasi beras di Februari 2025 berada di 0,26%.
Sementara proyeksi produksi beras secara bulanan menempatkan puncak panen raya ada di bulan Maret 2025 dengan raihan 5,57 juta ton.
Bulan selanjutnya diestimasikan oleh BPS akan mulai menurun, yaitu 4,95 juta ton di April dan 2,92 juta ton di Mei. Untuk itu, penyerapan Bulog di April ini diharapkan semakin intensif dan progresif.
