wmhg.org – Presiden Prabowo Subianto diingatkan oleh serikat buruh untuk memastikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang gugatan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) dilaksanakan dengan benar.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan, jangan sampai ada penafsiran yang keliru dari pemerintah terkait sejumlah pasal dalam UU Ciptaker yang sudah dianulir oleh MK per hari ini, Kamis (31/10).
Kami meminta dengan segala hormat, kami yang mencintai Bapak Presiden Prabowo, kami yang mendukung Bapak Presiden Prabowo, tunduklah dan taatlah pada konstitusi, kami percaya beliau kesatria. Jangan ditaksirkan lain apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, kata Said saat konferensi pers di tengah massa aksi buruh di jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).
Said menyebutkan, MK telah mengabulkan gugatan sebanyak 21 norma hukum dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja khususnya mengatur tentang klaster tenaga kerjaan yang dinyatakan inkonstitusional.
Kami yakin Bapak Presiden Prabowo berjiwa kesatria, berjiwa cinta pada negara melalui taat pada konstitusi. Istana tidak jauh dari sini, saya yakin beliau sudah mendengar. Mudah-mudahan dinding istana dan tidak ada penjilat-penjilat yang menafsirkan lain keputusan MK, ujar Said.
Dia menekankan bahwa keputusan MK berlaku sama dengan undang-undang dan berlaku saat setelah dibacakan. Oleh sebab itu, Said menegaskan bahwa Omnibus Law sudah menjadi masa lalu.
MK juga menyatakan bahwa paling lambat dua tahun harus dibentuk undang-undang baru tentang tenaga kerja.
Saya yakin Pak Prabowo tidak akan menafsirkan lain karena tidak boleh ditafsirkan. Begitu pula pada DPR dan pimpinan DPR. Jangan mengulang kembali seperti undang-undang pilkada, tidak, dia mau nafsirin keputusan MK, enggak boleh. Keputusan MK itu setara dengan undang-undang, tidak ada kekosongan hukum, tegasnya.
Sebelumnya, sidang putusan tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim MK Suhartoyo dan anggota Majelis Hakim MK Saldi Isra. Keduanya memimpin sidang putusan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan sejumlah federasi serikat pekerja lainnya terkait uji materi tersebut yakni dengan pengujian konstitusional terhadap 21 pasal dalam UU Cipta Kerja.
