wmhg.org – Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menanggapi persoalan tentang efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.
Ganjar mengaku mendukung efesiensi anggaran tetapi dia mengingatkan agar praktiknya tidak mengabaikan hak individu dan lembaga.
“Saya sih kalau efisiensi bagus, saya setuju. Apalagi kalau kita bicaranya satu, dan diefiesenkan mana. Oh perjalanan dinas efisien kan dihitung, itu bukan tidak bisa dihitung, saya setuju banget. Mendukung,” kata Ganjar di Jakarta Selatan, Sabtu (15/2/2025).
“Terus kemudian hal yang tidak penting gitu ya, umpama kita bicara ATK kan sudah banyak digital, itu juga bagus. Mungkin makan minum itu biasanya kalau di Pemda ini pengalaman saya ya, di pemerintahan saya kirakan sama, itu juga biasanya tinggi,” tambah dia.
Kemudian, mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyarankan agar adanya perampinyan kelembagaan dari pusat hingga daerah untuk memaksimalkan efisiensi.
“Kalau ini sebagai sebuah gerakan tidak hanya politis, tidak hanya demokratis, tapi juga gerakan yang membangun atau kesadaran bersama, mungkin bagus juga dari atas dulu,” ujar Ganjar.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan agar tidak mengganggu hak individu.
“Satu yang saya ingatkan, dihitung betul, hati-hati betul, dan tentu pertimbangkan mana-mana yang tidak mengganggu hak individu,” ucap Ganjar.
“Mana-mana program yang sudah disiapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangan diganggu. Kalau itu bisa dilakukan, kita dukung penuh tapi kalau tidak, pasti kita akan peringatkan,” tandas dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada kementerian dan lembaga untuk lakukan efisiensi APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 256,10 triliun berasal dari anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L), sedangkan Rp 50,59 triliun dari transfer ke daerah.
Instruksi Prabowo ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan ditegaskan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Surat tersebut menyebutkan efisiensi belanja K/L 2025 sebesar Rp 256,10 triliun mencakup belanja operasional dan non-operasional, kecuali belanja pegawai dan bantuan sosial.
Melalui Inpres itu, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga gubernur, bupati, dan wali kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Dalam instruksinya, Presiden mengarahkan seluruh kementerian/lembaga untuk fokus pada kinerja pelayanan publik, yang mana anggaran harus difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, tidak sekadar pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan pola anggaran tahun sebelumnya.
