wmhg.org – JAKARTA. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Indonesia (FEB UI) melalui Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) menggelar Launching Policy Brief bertajuk Penguatan Ekosistem dan Regulasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia untuk Memasuki Pasar OECD, Senin (17/3).
Kepala PEBS FEB UI Rahmatina Awaliah Kasri menyampaikan bahwa Indonesia saat ini tengah dalam proses menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), organisasi internasional yang bertujuan menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih baik.
Sejak Februari 2024, Indonesia telah resmi menjadi salah satu dari delapan negara kandidat aksesion OECD. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi sebelum dapat sepenuhnya bergabung, ujar Rahmatina.
Hambatan Regulasi dan Daya Saing Keuangan Syariah
Salah satu tantangan utama dalam proses ini adalah restriksi keterbukaan pasar, terutama di sektor keuangan dan investasi.
Indeks Restriksi Penanaman Modal Asing (PMA) OECD 2024 menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki nilai 2,9, lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara OECD yang hanya 1,4.
Hambatan regulasi ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan daya saing industri keuangan syariah di tingkat global.
Di sektor asuransi syariah, Rahmatina menjelaskan bahwa terdapat perbedaan struktur antara segmen asuransi umum syariah dan asuransi jiwa syariah.
Asuransi umum syariah cenderung oligopolistik, dengan concentration ratio (CR4) sebesar 64,9%.
Asuransi jiwa syariah lebih kompetitif, dengan pola persaingan monopolistik (CR4 30,85%).
Data ini menunjukkan bahwa industri asuransi syariah masih cukup terfragmentasi dan membutuhkan strategi inovatif untuk meningkatkan daya saing, kata Rahmatina.
Tantangan dari Sisi Permintaan, Pasokan, dan Ekosistem
PEBS FEB UI mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi sektor asuransi syariah di Indonesia:
Dari sisi permintaan:
- Rendahnya literasi dan inklusi asuransi syariah.
- Keterbatasan daya beli masyarakat.
- Keberlanjutan kepesertaan dan pembayaran premi dalam jangka panjang.
Dari sisi pasokan:
- Pemenuhan modal minimum bagi Unit Usaha Syariah (UUS).
- Keterbatasan kapasitas reasuransi syariah.
- Minimnya inovasi produk dan jalur distribusi.
- Kurangnya tenaga ahli di industri ini.
Dari sisi ekosistem:
- Terbatasnya instrumen investasi syariah dengan imbal hasil kompetitif.
- Regulasi yang membatasi investasi dan kepemilikan asing.
- Strategi dan Rekomendasi Kebijakan
Sebagai solusi, PEBS FEB UI merekomendasikan beberapa kebijakan utama untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia:
- Meningkatkan literasi dan inklusi asuransi syariah melalui edukasi yang lebih masif.
- Meninjau kembali regulasi industri asuransi syariah, terutama yang menghambat investasi asing.
- Memperkuat kapasitas permodalan perusahaan asuransi syariah agar lebih kompetitif.
- Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) industri asuransi syariah dengan meningkatkan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli.
- Meningkatkan keterbukaan pasar untuk menarik lebih banyak investasi asing.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5002974/original/052657400_1731428357-WhatsApp_Image_2024-11-12_at_22.29.26.jpeg "Cara Patra Jasa Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni")
