Efek Revisi UU TNI? KontraS Ungkap Lonjakan Drastis Kekerasan Aparat, Papua Jadi Episentrum

Baca 10 detik

Kontras menemukan ada 85 kekerasan oleh anggota atau prajurit TNI dengan rincian 182 orang menjadi korban.
Dimas merinci, dari total tersebut, 64 orang mengalami luka-luka, 31 orang meninggal dunia, dan 87 orang lainnya menjadi korban intimidasi maupun teror.
KontraS mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan TNI.

wmhg.org – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat sedikitnya 85 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota TNI terjadi sepanjang Oktober 2024 hingga September 2025.

Temuan itu disampaikan KontraS dalam konferensi pers bertajuk “Menyikapi HUT ke-80 TNI: Mendesak Militer Kembali ke Barak” bersama Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan di Jakarta, Sabtu (4/10/2025).

“Kami menemukan ada 85 kekerasan oleh anggota atau prajurit TNI dengan rincian 182 orang menjadi korban,” ungkap Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya.

Dimas merinci, dari total tersebut, 64 orang mengalami luka-luka, 31 orang meninggal dunia, dan 87 orang lainnya menjadi korban intimidasi maupun teror.

Menurutnya, tindakan tersebut seharusnya tidak terjadi dalam konteks negara hukum.

Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan beragam. Hasil temuan KontraS, 35 di antaranya berupa penganiayaan, 19 intimidasi, 13 penyiksaan, 11 penembakan, serta 7 kasus kejahatan seksual yang seluruhnya terjadi hanya dalam kurun satu tahun.

“Bahkan, 53 peristiwa atau 62,3 persen terjadi pasca-pengesahan RUU TNI (Maret 2025),” ujarnya.

Papua Jadi Episentrum Kekerasan

Berdasar catatan KontraS peristiwa kekerasan itu tersebar dari ujung barat hingga timur Indonesia. Namun, Papua disebut sebagai episentrum kekerasan, dengan 23 peristiwa sepanjang periode pemantauan.

“Kekerasan TNI dalam setahun terakhir mengakibatkan sebanyak 67 warga Papua menjadi korban,” beber Dimas.

Berdasarkan temuan tersebut, KontraS mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan TNI.

Perbesar

Pertama, Panglima TNI dan jajaran diminta melakukan pengawasan ketat untuk mencegah kekerasan terhadap warga sipil, sekaligus memberikan sanksi tegas kepada prajurit pelanggar hukum dan HAM.

Kedua, KontraS mendorong evaluasi penempatan prajurit di Tanah Papua serta memastikan warga sipil tidak menjadi korban, terutama akibat ekses kontak senjata di wilayah tersebut.

Selain itu, dialog kebangsaan yang melibatkan TNI, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat sipil, akademisi, tokoh adat, dan tokoh agama dinilai penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada pembangunan manusia dan perdamaian di Papua.

KontraS juga mendesak pemerintah untuk menghentikan pelibatan TNI dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) serta mengkaji ulang pembentukan Brigade dan Batalion Teritorial Pembangunan, yang dianggap berpotensi memperluas peran militer di ranah sipil.