DPR Usul Presiden Bentuk Kementerian Bencana: Jadi Ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir

Baca 10 detik

Duka atas hampir seribu korban bencana alam di Sumatera mendorong usulan pembentukan Kementerian Penanggulangan Bencana.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, mengusulkan struktur kementerian baru dengan direktorat spesifik tangani ancaman bencana.
Usulan ini muncul karena APBN dinilai tidak kuat menahan guncangan biaya tak terduga akibat skala bencana yang masif.

wmhg.org – Duka mendalam akibat bencana alam dahsyat di Sumatera yang diperkirakan telah merenggut hampir seribu korban jiwa, memicu sebuah gagasan dari Parlemen.

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, secara terbuka mengusulkan agar pemerintah membentuk sebuah kementerian khusus yang fokus menangani penanggulangan bencana.

Usulan ini dilontarkan bukan tanpa alasan. Menurut Utut, skala bencana yang terjadi belakangan ini sudah terlalu masif untuk ditangani dengan struktur yang ada saat ini.

Ia bahkan meminta Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) untuk menyampaikan langsung ide tersebut kepada Presiden.

Gagasan ini mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menkomdigi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (8/12/2025).

Artinya memang ke depan ini, mungkin kalau Ibu bisa ngomong sama Pak Presiden, ada perlunya juga disampaikan mungkin sudah adanya Menteri Bencana, Penanggulangan Bencana, kata Utut dalam rapat tersebut.

Politisi senior PDI Perjuangan itu tak hanya melempar wacana. Ia bahkan sudah memiliki gambaran spesifik mengenai struktur kementerian baru tersebut, yang akan dibagi berdasarkan jenis ancaman bencana untuk memastikan penanganan yang lebih fokus dan ahli.

Jadi ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir, Dirjen Angin Topan, dan Dirjen satu lagi apa gitu, katanya, memberikan contoh.

Namun, akar utama dari usulan ini adalah masalah finansial negara. Utut Adianto menyoroti postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini yang dinilainya tidak dirancang untuk menahan guncangan biaya bencana yang datang tiba-tiba dan dalam jumlah sangat besar.

Karena kalau angkanya sekarang ini, APBN jelas gak kuat. Karena APBN itu konsepnya belanja, bukan menabung. Sementara ini kan (dana) hanya keluar, saat pada saat keluar, jelasnya secara gamblang.

Sebelum masuk ke usulan teknisnya, Utut terlebih dahulu menyampaikan belasungkawa mendalam atas situasi darurat nasional yang terjadi. Ia menyoroti angka korban jiwa yang terus bertambah dan potensi korban hilang yang masih sangat besar.

Kita lupa tadi kita semua ikut berduka atas situasi nasional. Jadi sudah hampir 1.000 yang wafat, yang hilang mungkin potensi juga masih besar, ungkapnya.

Utut juga menegaskan bahwa bencana ini tidak hanya terjadi di Sumatera. Ia memberikan contoh kondisi parah yang juga terjadi di daerah pemilihannya (Dapil) di Jawa Tengah, yang mencakup Banjarnegara dan Cilacap.

Di Jateng, di Dapil kami sesungguhnya sama, Bu. Di Banjarnegara, Dapil saya, yang wafat 17, yang belum ketemu 11. Tapi ini awalannya dari Majenang di Cilacap, pungkasnya.