Disebut Paling Bahagia, Indonesia Justru Dibayangi Tingkat Kemiskinan Tertinggi Versi Bank Dunia

Baca 10 detik

Klaim Presiden RI mengenai Indonesia negara paling bahagia nomor 1 dunia 2025 bertolak belakang data global.
World Happiness Report 2025 menempatkan Finlandia di peringkat teratas, sementara Indonesia berada di posisi 83.
Data Bank Dunia 2025 menunjukkan lonjakan drastis penduduk miskin Indonesia akibat pembaruan standar garis kemiskinan.

wmhg.org – Klaim Presiden RI Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa Indonesia unggul sebagai negara paling bahagia nomor 1 di dunia berdasarkan riset Harvard & Gallup tahun 2025 menjadi sorotan ketika dihadapkan pada gambaran kemiskinan ekstrem dunia versi Bank Dunia 2025.

Berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia justru masih berada dalam tantangan besar untuk mengatasi tingkat kemiskinan yang masih tinggi.

Klaim Indonesia sebagai negara paling bahagia versi riset Harvard itu bertolak belakang dengan data World Happiness Report 2025 dalam kategori yang sama.

Riset World Happiness Report 2025 yang disusun oleh Wellbeing Research Centre Universitas Oxford dan Gallup mencatat negara-negara berikut memuncaki daftar kebahagiaan global:

Peringkat – Negara – Skor Kebahagiaan (0–10)

Finlandia ~7,74Denmark ~7,58Islandia ~7,52Swedia ~7,34Belanda ~7,31Costa Rica ~7,27Norwegia ~7,26Israel ~7,23Luksemburg ~7,12Meksiko ~6,98

Laporan ini mengukur kebahagiaan melalui survei Gallup terhadap penilaian kehidupan yang dilakukan di lebih dari 140 negara, dengan memperhitungkan dukungan sosial, harapan hidup yang sehat, kebebasan, serta persepsi terhadap korupsi dalam proses penilaian.

Sementara itu, Indonesia sendiri berada jauh di luar daftar 10 besar. Laporan independen menyebut peringkat Indonesia berada di posisi ke-83 dari 147 negara dalam indeks kebahagiaan global.

Perbedaan Jumlah Rakyat Miskin Versi Pemerintah RI dan Bank Dunia

Data yang disusun Pemerintah RI melalui Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 24 juta jiwa atau 8,57 persen dari total penduduk. Angka tersebut berdasarkan perhitungan terbaru BPS dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dipetakan pada 2025.

Indikator DTSEN memetakan jumlah masyarakat miskin berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp600.000.

Selain itu, terdapat kategori masyarakat miskin ekstrem dengan jumlah sekitar 3,57 juta jiwa atau sekitar 1,13 persen dari total penduduk Indonesia. Kelompok ini ditentukan berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp400.000.

Sementara itu, Bank Dunia (World Bank) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia melonjak drastis hingga mencapai 194,6 juta jiwa. Angka tersebut merujuk pada laporan bertajuk June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform yang secara resmi mengubah standar garis kemiskinan global.

Perubahan tersebut didasarkan pada pembaruan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP), dari sebelumnya PPP 2017 menjadi PPP 2021, yang dipublikasikan oleh International Comparison Program (ICP) pada Mei 2024.

Perhitungan berbasis PPP merupakan standar pengukuran untuk membandingkan biaya yang dibutuhkan dalam membeli barang dan jasa yang sama di satu negara dengan negara lain setelah penyesuaian daya beli dilakukan.

Namun, nilai dolar AS dalam perhitungan PPP bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini, melainkan nilai paritas daya beli.

Dengan mengadopsi PPP 2021, terjadi perubahan pada tiga lini garis kemiskinan. Untuk garis kemiskinan internasional (international poverty line) yang menjadi acuan kemiskinan ekstrem, batas tersebut naik dari sebelumnya US$2,15 pada PPP 2017 menjadi US$3,00 berdasarkan PPP 2021.