wmhg.org – JAKARTA. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco membantah bahwa rapat yang dilakukan Komisi I DPR terkait revisi Undang-Undang Tentara Negara Indonesia (UU TNI) pekan lalu untuk mengebut sebelum masuk masa reses Lebaran 2025.
“Pertama saya sampaikan bahwa tidak ada kebut-mengebut dalam revisi undang-undang TNI. Seperti kita tahu, revisi UU TNI ini sudah berlangsung dari beberapa bulan lalu” ujarnya dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/3).
Selain itu, Dasco juga membantah bahwa rapat pembahasan revisi UU TNI yang dilakukan pada 14 Maret hingga 15 Maret 2025 di Hotdel Fairmont, Jakarta dilakukan secara diam-diam dan tertutup.
“Kedua, tidak ada rapat dilakukan diam-diam karena rapat yang dilakukan itu adalah rapat terbuka dan kalau dilihat di agenda rapatnya itu terbuka,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dasco menambahkan, rapat yang dilakukan akhir pekan lalu tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan dan tidak menyalahi mekanisme yang ada.
Tak hanya itu, dia juga mengungkap bahwa rapat konsinyering tersebut rencananya dilakukan selama empat hari, namun mengingat adanya efisiensi anggaran hanya dilakukan dalam dua hari.
“Konsinyering dalam setiap pembahasan UU memang ada aturannya dalam aturan pembuatan UU yang tidak menyalahi mekanisme yang ada. Walaupun kemarin saya lihat perencanaannya empat hari disingkat menjadi dua hari dalam rangka efisiensi,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti sikap pemerintah dan DPR RI, imbas gelaran rapat untuk percepatan pembahasan RUU TNI akhir pekan lalu.
Anggota Koalisi Masyarakat Sipil dari Imparsial, Ardi Manto Adiputra mengatakan bahwa sebelumnya, Wakil Ketua DPR mengaku RUU TNI tidak akan disahkan sebelum masa reses Lebaran 2025. Dan baru bisa dilakukan paling cepat pada masa persidangan berikutnya.
Di tengah sorotan publik terhadap RUU TNI, lanjut dia, Pemerintah dan DPR justru memilih membahas RUU ini secara tertutup di hotel mewah di akhir pekan.
Kami memandang langkah ini sebagai bentuk dari rendahnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi yang berdampak luas terhadap tata kelola pertahanan negara, ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (15/3).
