Bukan Cuma Bupati, KPK Tangkap 26 Orang Lainnya di OTT Cilacap

Baca 10 detik

KPK mengamankan 27 orang termasuk Bupati Cilacap dalam OTT di Cilacap terkait dugaan proyek Pemkab.
Penyidik mengamankan sejumlah barang bukti termasuk uang tunai Rupiah dari operasi tangkap tangan tersebut.
Operasi di Cilacap ini merupakan OTT kesembilan KPK sepanjang tahun 2026 hingga Jumat (13/3).

wmhg.org – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 27 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Cilacap, Jawa Tengah. Salah satunya diketahui ialah Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

Selain Syamsul, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim KPK juga menangkap sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta.

“Hari ini tim mengamankan sejumlah 27 orang, salah satunya adalah Bupati Cilacap, dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan intensif di sana,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/3/2026).

Menurut dia, OTT kali ini berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh kepala daerah terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Cilacap. Hingga saat ini, para pihak yang diamankan masih dilakukan pemeriksaan awal.

“Ini terkait dengan dugaan proyek-proyek yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap,” ujar Budi.

Dari kegiatan ini, Budi mengungkapkan pihaknya mengamankan sejumlah bukti, termasuk uang tunai. Namun, dia belum menyampaikan informasi mengenai jumlah uang yang ditemukan.

“Saat ini yang teridentifikasi Rupiah,” ucap Budi.

Nantinya, pihak-pihak yang sudah diamankan ini akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Namun, Budi belum bisa memastikan waktu tiba para pihak tersebut.

“Ini masih dilakukan pemeriksaan di sana ya, nanti akan dibawa ke Jakarta di Gedung KPK Merah Putih tentunya untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tandas dia.

Dengan adanya operasi ini, KPK setidaknya telah melakukan sembilan OTT pada 2026. Adapun operasi pertama pada 2026 ialah kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.

Kemudian, KPK juga melakukan OTT kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun Maidi.

Ketiga, KPK juga melakukan OTT terhadap Bupati Pati Sudewo dalam kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa.

Lebih lanjut, KPK melakukan dua OTT pada waktu yang sama yaitu kasus dugaan korupsi terkait restitusi pajak di KPP Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan kasus dugaan korupsi terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Selanjutnya, KPK melakukan OTT terhadap Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil PN Depok Bambang Setyawan dalam kasus dugaan suap pada pengurusan sengketa lahan.

Ketujuh, KPK melakukan operasi senyap dengan menjaring Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcingdan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan Tahun Anggaran 2023-2026.