Bocah Nduga Tewas dan Jasadnya Diduga Dihilangkan, Theo Hesegem Laporkan ke Jakarta

Baca 10 detik
Direktur YKKMP, Theo Hesegem, mengadvokasi empat dugaan pelanggaran HAM berat Papua 2025 ke lembaga negara di Jakarta.Kasus utama adalah dugaan pembunuhan anak 7 tahun oleh aparat di Nduga beserta penghilangan jenazah.Pelaporan mencakup insiden Juni, September, dan Oktober 2025, menyoroti kebuntuan komunikasi hukum di tingkat lokal.

wmhg.org – Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP), Theo Hesegem, mendatangi sejumlah lembaga tinggi negara di Jakarta untuk mengadvokasi empat kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi di Papua sepanjang tahun 2025.

Kasus yang paling menonjol adalah dugaan pembunuhan seorang anak berusia 7 tahun dan penghilangan paksa jenazahnya oleh aparat militer di Kabupaten Nduga.

Dalam konferensi pers yang digelar, Theo mengungkapkan bahwa situasi kemanusiaan di Papua saat ini ibarat berada di dalam akuarium, terlihat dari luar, namun ruang gerak masyarakatnya sangat terbatas dan penuh tekanan.

Theo menjelaskan peristiwa yang terjadi pada Desember 2025 di Nduga. Ia memimpin langsung tim investigasi yang harus menempuh perjalanan berat selama 24 jam untuk mencapai lokasi.

Berdasarkan temuan di lapangan, serangan yang diduga menggunakan bom mortir dari udara oleh aparat TNI tersebut menyebabkan seorang anak berusia 7 tahun tewas tertembak saat sedang digendong ibunya.

Ibunya itu kena serpihan bom mortir di bagian kaki, di bagian kanan. Dan kemudian dia melakukan upaya sendiri karena di sana tidak ada rumah sakit, tidak ada petugas kesehatan, ujar Theo dalam konferensi pers di Graha Oikoumene PGI, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).

Lebih memprihatinkan, Theo menyebut adanya dugaan penghilangan paksa. Berdasarkan kesaksian sang ibu, setelah anaknya tertembak jatuh, oknum aparat diduga menendang tubuh bocah tersebut ke dalam parit.

Hingga saat ini, jenazah anak tersebut belum ditemukan meskipun keluarga telah melakukan pencarian selama berhari-hari.

Keluarga menyampaikan bahwa waktu kami ada di sana mereka sampaikan kami minta TNI mempertanggungjawabkan, mengembalikan anak kami itu. Atau TNI menunjukkan tempat kira-kira di mana mereka, anggota TNI menaruhnya. Begitu, ujar Theo.

Rentetan Kasus Sepanjang 2025

Selain kasus di Nduga, Theo juga memaparkan tiga kasus lain yang dinilai luput dari penegakan hukum yang serius:

Juni 2025

Penyerangan yang menewaskan satu warga sipil dan menyebabkan sedikitnya 600 warga mengungsi.

September 2025

Kasus rasisme dan kerusuhan yang mengakibatkan satu orang asli Papua tewas ditembak, serta seorang warga non-Papua tewas terkena panah. Hingga kini, proses hukum dilaporkan belum berjalan maksimal.

Oktober 2025

Operasi militer yang menyebabkan satu orang yang diduga anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) tewas dan seorang warga lanjut usia berusia 60 tahun dinyatakan hilang.

Theo menegaskan alasan pihaknya membawa kasus-kasus ini ke Jakarta adalah karena kebuntuan komunikasi dengan aparat di tingkat lokal.

Setiap kita komunikasi terkait dengan tindakan pasukan non-organisasi itu mereka sampaikan nanti koordinasinya dengan Jakarta, jadi kami tidak bisa tangani. Kalau begini kita mau minta kepada siapa? tegasnya.

Theo juga menyoroti krisis kemanusiaan yang lebih luas, di mana korban berjatuhan dari semua sisi, baik warga asli Papua, warga pendatang, guru, pengusaha, hingga anggota TNI, Polri, dan TPNPB.

Ia mengatakan pemerintah Indonesia perlu segera memutus rantai kekerasan bersenjata yang terus berulang.

Kalau bicara manusia ini kan Tuhan menciptakan manusia itu kita bentuknya sama saja. TNI, Polri, kan sama saja. Dan ini adalah kekerasan rantai kekerasan yang harus kita putuskan, tuturnya.

Pihak Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua bersama koalisi masyarakat sipil telah melaporkan temuan ini ke Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan LPSK.

Reporter: Tsabita Aulia