wmhg.org-JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju untuk membahas Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di Istana Negara pada Jumat (21/3).
Dalam upaya mempercepat inklusi keuangan, pemerintah juga telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden.
SNKI menjadi kerangka kerja komprehensif untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan sosial.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, serta Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Direktur Utama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Harian DNKI, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa tingkat kepemilikan rekening perbankan masyarakat Indonesia telah mencapai 89%.
Meski demikian, masih terdapat kesenjangan di beberapa wilayah seperti Maluku Utara dan Halmahera. Oleh karena itu, pemerintah mendorong peningkatan literasi keuangan agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan perbankan dengan lebih baik dan memahami risiko investasi.
SNKI diharapkan dapat diterapkan di berbagai sektor, termasuk dalam pelayanan keuangan pemerintah, seperti program elektronifikasi bantuan dan subsidi.
Program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta kelompok sasaran lain, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelajar, mahasiswa, santri, pekerja migran, penyandang disabilitas, dan masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Tingkat inklusi keuangan Indonesia pada 2023 tercatat mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), target penggunaan akun diproyeksikan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029.
Sejak diluncurkan pada 2016, SNKI telah mendorong peningkatan kepemilikan akun keuangan formal di kalangan masyarakat usia dewasa hingga 76,3%. Namun, tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,4%, meskipun meningkat dari 49,7% pada tahun sebelumnya.
Meski capaian inklusi keuangan nasional terus meningkat, masih terdapat kesenjangan signifikan antara masyarakat perkotaan (91,5%) dan pedesaan (84,8%). Namun, berdasarkan jenis kelamin dan demografi usia, perbedaannya tidak terlalu signifikan.
Untuk meningkatkan akurasi data sosial dan ekonomi, pemerintah mengintegrasikan data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menggabungkan tiga pangkalan data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Data P3KE.
DTSEN juga digunakan dalam pendataan penerima manfaat program bantuan sosial, termasuk 10 juta penerima Program Keluarga Harapan (PKH), 18,8 juta penerima bantuan sembako, 21,5 juta siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP), 96,8 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), serta 16,4 juta peserta Kartu Prakerja.
Selain itu, sistem ini mendukung distribusi subsidi listrik bagi 40,7 juta pelanggan dan kredit usaha rakyat (KUR) untuk 7,05 juta debitur.
DTSEN juga berperan dalam digitalisasi penyaluran bantuan sosial, pemantauan lalu lintas devisa, dan peningkatan kepatuhan pajak. Data ini selaras dengan jumlah penduduk Indonesia per 3 Februari 2025, yang mencapai sekitar 285,5 juta jiwa atau 93 juta keluarga.
