Bela Nadiem Makarim, Eks Pimpinan KPK hingga Mantan Jaksa Agung Ajukan Amicus Curiae, Begini Isinya!

Baca 10 detik

Sebanyak 12 tokoh antikorupsi berbagai bidang mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan (amicus curiae) pada saat sidang praperadilan Nadiem Anwar Makarim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Dalam amicus curiae-nya, 12 tokoh itu menyebut beban pembuktian harusnya dibebankan kepada termohon, bukan pemohon.
Para tokoh ini juga menilai Kejagung tidak memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan Nadiem tersangka.

wmhg.org – Dalam sidang perdana gugatan praperadilan, Nadiem Anwar Makarim mendapatkan pembelaan dari sederet tokoh termasuk mantan pimpinan KPK hingga bekas Jaksa Agung. Terkait pembelaannya itu, 12 tokoh antikorupsi dari berbagai bidang mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan (amicus curiae)saat sidang praperadilan Nadiem Anwar Makarim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Beban pembuktian harusnya dibebankan kepada termohon yaitu penyidik bukan kepada pemohon, kata salah seorang sahabat pengadilan (amici) yang juga pegiat antikorupsi Natalia Soebardjo di Jakarta, Jumat.

Amicuscuriaedi Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemendikbutmengandung arti pihak yang tidak memihak sehingga dapat membantu memberikan pendapat untuk suatu perkara hukum.

Menurut dia, para tokoh antikorupsi mendesak agar pada proses praperadilan, pihak termohon, dalam hal ini penyidik, mampu menjelaskan alasan pemohon patut untuk diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Ia mengatakan bahwa para tokoh ini, menilai bahwa dua alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka terhadap pemohon tidak cukup kuat untuk menduga pemohon sebagai pelaku tindak pidana.

Dengan kata lain, tindakan pemohon menetapkan status tersangka tidak berlandaskan pada konsep kecurigaan yangberalasan (reasonable suspicion).

Karena pada dasarnya penyidiklah yang mendalilkan sesuatu, bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga pemohon adalah pelakunya, ujarnya.

Dengan menjalankan prinsip tersebut, mereka menilai, dalam sidang praperadilan, hal pertama yang harus dilakukan oleh termohon adalah menjelaskan tindak pidana yang diduga terjadi dan alasannya menduga seseorang sebagai pelaku tindak pidana.

Cara seperti ini kata Natalia, dinilai penting agar publik juga bisa memahami proses penegakan hukum dan ikut mengawasi timbulnya suatu perkara hukum.

Publik memiliki hak untuk mengetahui dengan jelas mengenai hal yang diperkarakan. Inilah pentingnya sebuah proses hukum dijalankan secara transparan, akuntabel dan penuh tanggung jawab. Jika itu dilaksanakan, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan semakin tinggi, ucapnya.

Ia menambahkan, adapun amicus curiae ini dimaksudkan untuk mendorong agar praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka dapat berjalan lebih efektif, efisien, sederhana namun tepat sasaran.

Hal itu karena mereka melihat proses pemeriksaan praperadilan yang berjalan selama ini, menuruti mekanisme yang menyerupai hukum acara perdata dengan prinsip siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan.

Padahal, prinsip ini tidak tepat untuk pemeriksaan praperadilan yang hanya ada dalam hukum pidana.

Mereka yang mengajukan diri terdiri dari para tokoh dan pegiat antikorupsi yang memiliki latar belakang beragam. Kedua tokoh itu sebagai berikut:

Pimpinan KPK Periode 2003-2007, Amiien SunaryadiPegiat Antikorupsi dan Pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Arief T SurowidjojoPeneliti Senior Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, ArsilPegiat Antikorupsi dan Juri Bung Hatta Anti Corruption Award, Betti AlisjahbanaPimpinan KPK 2003-2007, Erry Riyana HardjapamekasPenulis dan Pendiri Majalah Tempo, Goenawan MohamadAktivis dan Akademisi, Hilmar FaridJaksa Agung Periode 1999-2001, Marzuki DarusmanDirektur Utama PLN 2011-2014, Nur PamudjiPegiat Antikorupsi dan Anggota International Council of Transparency International, Natalia SoebagjoAdvokat, Rahayu Ningsih HoedPegiat Antikorupsi dan Pendiri Indonesia Corruption Watch (ICW) Todung Mulya Lubis