wmhg.org – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia meminta semua pihak menyudahi perdebatan soal lokasi upacara HUT ke-80 Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan lantaran banyak spekulasi yang bertendensi bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai dikesampingkan.
Bahlil menegaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menggelar upacara di Jakarta murni karena pertimbangan teknis dan kesiapan infrastruktur.
Selain itu, menurut Bahlil, penentuan lokasi upacara adalah kewenangan penuh pemerintah dan tidak seharusnya dikaitkan dengan komitmen terhadap keberlanjutan pembangunan IKN.
Kita itu jangan terlalu berpikir melampaui batas kewenangan. Tentang HUT itu kan kewenangan pemerintah, apapun yang diputuskan jangan dikaitkan dengan urusan seolah-olah IKN dinomor kesekiankan, nggak dong,” ujar Bahlil saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (23/7/2025).
Bahlil menekankan bahwa keputusan untuk kembali menggelar upacara di Jakarta bukan berarti prioritas terhadap IKN berkurang.
Ia menyebut ada banyak faktor teknis yang menjadi pertimbangan, terutama soal fasilitas dan kesiapan infrastruktur di IKN yang belum memadai.
“Pasti, kan, banyak pertimbangan transportasi, kemudian tempat tinggal. Kita kan kemarin di sana terbatas kan,” jelasnya.
Ia lantas merefleksikan pengalaman upacara di IKN pada tahun 2024 di era Presiden Joko Widodo, yang menurutnya berjalan dengan sarana dan prasarana yang sangat minim.
Pilihan lokasi tahun ini, kata Bahlil, merupakan sebuah penyesuaian yang logis.
Kita kemarin waktu upacara di IKN di 2024 itu sangat terbatas. Karena fasilitasnya memang yang harus kita butuh siapkan dengan baik, tambahnya.
Oleh karena itu, Bahlil mengimbau semua pihak untuk tidak menyeret isu ini ke ranah polemik politik.
Menurutnya, baik Jakarta maupun IKN memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa.
Nah ini kan tahun pertamanya Pak Presiden, Pak Prabowo. Jadi mau di IKN atau mau di Jakarta nggak usah dipersoalkan lah ya, katanya.
