Ara Siapkan Skema Pembiyaan Untuk Pekerja Informal Dapat Akses Program 3 Juta Rumah

wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan bagi pekerja informal yang tak punya slip gaji dapat mengikuti program tiga juta rumah. 

Hal itu, ditegaskan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Ara dalam Kompleks Istana Negara, Selasa petang (7/1). 

Seperti penjual bakso, penjual sayur yang tidak punya slip gaji tapi punya kegiatan usaha, kita buat skema cara agar rakyat bisa punya rumah dengan penghasilanya tadi, kata Ara, Selasa (7/1)

Ara mengatakan kepemilikan rumah untuk pekerja informal juga menjadi perhatian khusus bagi Presiden Prabowo Subianto. 

Kendati demikian, Ara mengakui skema pembiayaan perumahaan untuk pekerja informal ini memang masih dalam proses pembahasan bersama di lintas kementerian dan lembaga. 

Yang terang, Ara menyebut nanti pihaknya akan menerjunkan tim khusus yang akan mendampingi dan melakukan survei kepada pekerja informal yang memiliki usaha sebagai salah satu syarat kepemilikan rumah. 

Ya dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualanya, dan sebagaianya, jelas Ara. 

Sebelumnya, ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Ari Tri Piyono mengatakan masih ada sejumlah tantangan dalam pengadaan 3 juta rumah, yakni belum matching antara permintaan dan suplai di lapangan. 

Menurutnya, program itu perlu memperhitungkan kesesuaian permintaan dan suplai. Kalau hanya mengandalkan permintaan dari konsumen KPR-FLPP, penyerapan rumah subsidi yang rata-rata 200.000 unit per tahun sulit akan melonjak 5 kali lipat menjadi 1 juta unit per tahun. 

Ari mengungkapkan, hingga 24 Desember 2024, masih terdapat 45.000 stok rumah yang sudah terbangun dan masih menunggu akad kredit rumah bersubsidi melalui Kredit Pembiyaan (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).  Dari jumlah itu, sebanyak 15.000 unit dibangun oleh anggota Himperra.

Himperra juga mengusulkan kepada Pemerintah bahwa program 3 juta rumah menyentuh masyarakat berpenghasilan bulanan di bawah Rp 2 juta, serta masyarakat millenial berpenghasilan di atas Rp 8 juta-Rp 10 juta per bulan. Pasar tersebut dinilai masih sangat besar dengan harga rumah maksimum Rp 500 juta. 

Dari sisi pembiayaan, pemerintah perlu melakukan terobosan regulasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Negara yang lain. Salah satunya dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memanfaatkan dana dari BPJS Ketenagakerjaan. 

Dana kelolaan BPS Ketenagakerjaan total mencapai Rp 700 triliun, dengan manfaat layanan tambahan dalam program jaminan hari tua (JHT) sebesar 20% atau senilai Rp 140 triliun. 

Ari bilang, terobosan regulasi diperlukan agar dana JHT itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan dengan tingkat suku bunga di bawah 7 persen atau mendekati suku bunga KPR-FLPP. 

Mayoritas nasabah KPR, kan, pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan sehingga peruntukan manfaat layanan tambahan untuk pembiayaan perumahan tidak salah sasaran,” ujarnya.