Anggota DPR Non Aktif Korban Disinformasi dan Fitnah, Bukan Pelaku Kejahatan

Baca 10 detik

Anggota DPR non-aktif bukan pelaku kejahatan
Narasi negatif yang beredar selama ini merupakan hasil disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian
Pemulihan nama baik dan keadilan politik diperlukan

wmhg.org – Usulan agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memberhentikan sejumlah anggota DPR non-aktif dinilai tidak tepat.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Mahasiswa Pemantau Parlemen, Bintang Wahyu, yang menegaskan bahwa para anggota dewan tersebut justru menjadi korban disinformasi, fitnah, dan kebencian dari sekelompok pihak yang ingin memecah belah bangsa.

“Mereka, yakni Sahroni, Uya Kuya, Nafa Urbach, Adies Kadir, dan Rahayu Saraswati, adalah anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai masing-masing. Mereka bukan terdakwa kasus korupsi atau pelaku kejahatan yang diancam hukuman di atas lima tahun penjara,” ujar Bintang dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/10/2025).

Menurut Bintang, tidak ada bukti bahwa kelima anggota DPR tersebut melanggar hukum maupun kode etik.

Ia menilai narasi negatif yang beredar selama ini hanyalah hasil dari kampanye disinformasi dan ujaran kebencian yang bertujuan merusak citra mereka di mata publik.

“Akibat disinformasi dan fitnah yang masif, mereka dicap seolah-olah penjahat besar. Padahal, tidak ada satu pun bukti hukum yang menunjukkan pelanggaran berat,” tegasnya.

Bintang menambahkan, sebagai warga negara yang dijamin haknya oleh konstitusi, para anggota DPR yang dinonaktifkan seharusnya mendapatkan pemulihan nama baik.

Ia menilai langkah pemberhentian atau pergantian antar waktu (PAW) tanpa dasar yang kuat akan menjadi bentuk ketidakadilan politik.

“Jika mereka terbukti tidak bersalah, sangat tidak adil bila harus diberhentikan. Justru karena mereka korban disinformasi, fitnah, dan kebencian atau DFK, nama baiknya harus segera dipulihkan,” kata Bintang.

Lebih lanjut, ia menyerukan agar MKD DPR RI bertindak profesional dan objektif dalam menangani persoalan ini.

Menurutnya, lembaga tersebut harus mengedepankan prinsip keadilan dan berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berpotensi mencoreng reputasi individu maupun institusi.

“Kami berharap MKD tidak gegabah dalam mengambil keputusan terhadap anggota DPR yang dinonaktifkan dari partai masing-masing,” pungkas Bintang.