Anggaran Ketahanan Pangan Rp 144,6 Triliun di 2025, Ini Pesan Komisi IV DPR RI

wmhg.org – JAKARTA. Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty mengatakan bahwa potensi penyimpangan anggaran ketahanan pangan selalu ada, untuk itu pemerintah diminta untuk selalu transparan dalam melakukan pengeluaran.

Dalam alokasi anggaran besar seperti ini, potensi penyimpangan memang selalu ada, baik pada pengadaan pupuk, bibit, alat pertanian, maupun proyek infrastruktur. Oleh sebab itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi sangat penting, ujarnya kepada KONTAN, Kamis (16/1).

Saadiah menjelaskan, anggaran ketahanan pangan yang diketuk sebesar Rp 144,6 triliun di tahun 2025 meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 114 triliun. Namun, kata dia, efektivitasnya sangat bergantung pada alokasi yang tepat sasaran dan implementasi program.

Dia menyebutkan, tantangan di sektor pangan meliputi peningkatan produktivitas, efisiensi distribusi, dan pengelolaan risiko, seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas. Oleh karena itu, meskipun anggaran ini terlihat signifikan, keberhasilannya perlu didukung oleh perencanaan yang matang, pengawasan ketat, dan sinergi lintas sektor.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi sangat penting. Penguatan sistem pengawasan diperlukan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai tujuan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh petani dan masyarakat, terangnya.

Memang, Pemerintah tengah mengejar target swasembada pangan yang diharapkan terwujud tahun 2027. Menanggapi hal ini, politis dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpandangan bahwa target tersebut amat ambisius.

Pasalnya, alih fungsi lahan, perubahan iklim, dan ketergantungan pada impor komoditas tertentu akan menjadi tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah untuk mewujudkan target tersebut 2-3 tahun ke depan. 

Saadiah tak memungkiri, dibandingkan dengan anggaran pertahanan dan infrastruktur, anggaran ketahanan pangan memang relatif lebih kecil. Namun, jika anggaran ini dikelola dengan baik dan didukung oleh kebijakan yang memperkuat sektor pangan, seperti subsidi yang tepat sasaran, modernisasi pertanian, dan pengembangan sumber daya manusia, target ini masih realistis.

Fokus juga harus diarahkan pada pemberdayaan petani lokal dan penguatan sistem distribusi untuk mengurangi ketergantungan pada impor, pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) memberi sinyal bahwa anggaran untuk ketahanan pangan di tanah air bakal bertambah menjadi di atas Rp 150 triliun di tahun 2025.

Meski demikian, Zulhas menyebutkan bahwa saat ini anggaran ketahanan pangan tahun 2025 yang sudah diputuskan sebesar Rp 144 triliun.

Dia bilang, tambahan anggaran tersebut bakal digunakan untuk berbagai kebutuhan salah satunya bantuan pangan dan lain sebagainya.

Sekarang baru ada Rp 144 triliun, tapi kan nanti ada bantuan pangan, ada macem-macen mungkin nanti bisa berada di atas Rp 150-an triliun, tapi sekarang yang sudah riil nyata Rp 144 triliun,” ujarnya saat ditemui di Gedung IDN HQ, Jakarta, Rabu (15/1).

Lebih lanjut, Zulhas menegaskan, tambahan anggaran tersebut bakal melihat bagaimana kebutuhan di dalam negeri.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa di tahun 2025 pemerintah akan memfokuskan untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri.

(Tahun 2025) fokus pada produksi dalam negeri. Anggaran ketahanan pangan Rp 144,6 triliun, ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (23/12).

Arief menegaskan bahwa semua kementerian/lembaga terkait yang menaungi bidang pangan di tanah air bakal didorong untuk meningkatkan produksi dalam negeri.