wmhg.org – JAKARTA. Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno menyayangkan adanya pemangkasan anggaran Program Pembelian Layanan (Buy the Service) tahun 2025 di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) demi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Djoko menilai, pemangkasan tersebut turut mengorbankan anggaran transportasi umum yang bakal berimbas pada isu lainnya.
Asal tahu saja, Kemenhub menganggarkan Rp 437,9 miliar pada 2024 untuk program BTS di 11 kota dengan total 46 koridor. Pada 2025, nominalnya menyusut menjadi Rp 177,5 miliar bagi enam kota lama dan dua kota baru. Tiap kota mengantongi besaran yang berbeda, berkisar Rp 8,7 miliar hingga Rp 37,6 miliar.
Sungguh ironis di tengah upaya pemerintah menginginkan Indonesia Maju dengan semangat menuju Indonesia Emas 2045, namun untuk urusan angkutan umum saja diabaikan, ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima KONTAN, Sabtu (18/1).
Djoko mengungkapkan, program MBG memang perlu didukung, namun harus selektif, sehingga tidak banyak memotong anggaran Kementerian/Lembaga.
Menurutnya, janji memberikan subsidi angkutan perkotaan tampak dilupakan, di mana transportasi umum merupakan salah satu indikator kota layak huni.
Angkutan umum yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah, sebagian anak harus putus sekolah lantaran angkutan umum sudah tidak tersedia di daerahnya, ungkapnya.
Lebih lanjut, Djoko menuturkan, rendahnya pelayanan angkutan umum perkotaan di tengah ketergantungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi berpotensi mengurangi jumlah angkutan umum yang beroperasi.
Menurutnya, pembiaran terhadap kondisi yang ada akan mempercepat hilangnya pelayanan angkutan umum. Intervensi Pemerintah diperlukan untuk menghindari kegagalan pasar layanan angkutan perkotaan.
Jangan kurangi anggaran subsidi angkutan umum, jika perlu ditambah supaya tujuan mewujudkan Indonesia Emas 2045 bukan hanya mimpi namun akan menjadi kenyataan, pungkasnya.
