100 Hari Pemerintahan, Kinerja Sejumlah Menteri Disorot

wmhg.org – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto buka suara soal isu reshuffle kabinet usai 100 hari menjalankan pemerintahan.

Saat ditanya awak media soal isu reshuffle kabinet, Prabowo tak secara nyata menyebut reshuffle kabinet.

Prabowo mengatakan bahwa rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan bekerja dengan benar.

Dalam menjalankan pemerintahan, kepentingan hanya untuk bangsa rakyat dan tidak ada kepentingan lain.

Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan, ujar Prabowo usai menghadiri Harlah NU di Istora Senayan, Rabu (5/2).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, perlunya reshuffle kabinet meski pemerintahan baru berjalan hampir empat bulan. Bahkan mengevaluasi komposisi kementerian juga sangat diperlukan.

Dedi menilai beberapa kinerja menteri justru membuat reputasi pemerintah buruk. Mulai dari menteri ketenagakerjaan yang justru seperti tertukar dengan wakil menteri.

Menurutnya, wakil menteri ketenagakerjaan terkesan lebih tepat dijadikan menteri karena terlihat dari agresifitas merespon isu pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex.

Menteri ESDM juga layak masuk nominasi pergantian karena gagal lakukan tata kelola distribusi LPG yang membebani masyarakat, ujar Dedi saat dihubungi Kontan, Kamis (6/2).

Dedi menambahkan, menteri KKP perlu dilakukan evaluasi dan potensial diganti karena isu pagar laut. Sementara untuk menteri ATR/BPN masih perlu dipertahankan mengingat responsif dalam kasus tersebut.

Justru yang perlu ditelusuri adalah keterlibat menteri ATR/BPN beserta wamennya sebelum periode saat ini, ucap Dedi.

Lebih lanjut Dedi mengatakan, beberapa komposisi elit yang perlu dievaluasi semisal kantor komunikasi presiden, dan beberapa lainnya.

Dengan adanya reshuffle Prabowo bisa lebih cepat implementasikan gagasannya. Karena saat ini beberapa menteri terkesan berseberang dan itu bisa menghambat kerja pemerintah. 

Jangan sampai, Prabowo menghadapi lingkaran yang sebenarnya lebih tunduk pada pihak lain, kata Dedi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekadnya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan.

Kepala Negara menekankan bahwa dirinya dan kabinetnya akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang mencoba menghalangi kebijakan pro-rakyat.

Prabowo mengajak rekan-rekan dalam kabinet Merah Putih harus berani mengoreksi diri, membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. 

Itu tekad kami, ujar Prabowo dalam sambutannya saat menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

Prabowo juga memberikan peringatan kepada para pejabat negara dan aparat pemerintah yang tidak mau mengikuti arah kebijakan pemerintahannya yang pro-rakyat. 

Prabowo menyatakan bahwa ia telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada seluruh jajarannya.

100 hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, tuntutan rakyat pemerintahan yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak, tegas Prabowo.