wmhg.org – JAKARTA. Proses Pembangunan Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut. Hal ini dilakukan demi kelancaran perpindahan sekaligus rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di proyek senilai Rp 466 triliun tersebut.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menegaskan, Bandara IKN bakal bisa digunakan untuk mendarat atau landing oleh pesawat kenegaraan Presiden Jokowi.
Awal September, (pesawat presiden bisa mendarat) iya, iya, ujar Budi sambil mengangkat kedua ibu jarinya saat ditemui di Ecovention Hall Ancol, Senin (26/8).
Sebelumnya, pemerintah mulai melakukan uji coba landasan pacu (runway) Bandara IKN. Adapun Proses uji coba ini dilakukan dengan mendaratkan pesawat kalibrasi jenis King Air tipe 200 PK CAO.
Menhub Budi mengatakan, uji coba dilakukan dengan untuk memastikan kesiapan terbang di rute penerbangan baru (proving flight), bukan hanya runway saja namun juga pada jalur-jalur udara.
Baca Juga: Menilik Kinerja BUMN Karya dari Raihan Nilai Kontrak di Proyek IKN
“Semua sudah didesain supaya tidak konflik dengan bandara di Balikpapan dan Samarinda. Jadi nanti pada saat digunakan dengan frekuensi padat, di ruang udara sudah tidak terjadi konflik,” ungkap Budi dalam siaran pers, Minggu (25/8).
Budi mengungkapkan, setelah uji coba ini, akan dilanjutkan sejumlah assessment lainnya terkait keselamatan dan keamanan penerbangan.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, saat ini pembangunan runway Bandara IKN telah mencapai panjang 1.025 x 30 meter. Adapun runway bandara IKN bakal dibangun sepanjang 2.200 meter.
Hari ini walaupun dengan kondisi gerimis, kita bisa capai 1.025 meter yang targetnya nanti awal September menjadi 2.200 meter sehingga bisa didarati pesawat jet B737, kata Basuki
Sebelumnya, Basuki juga menuturkan bahwa Presiden Jokowi akan berkantor di IKN ketika bandara VVIP IKN mulai beroperasi.
Kalau yang saya tahu programnya Pak Presiden, kalau bandaranya beroperasi minggu pertama September, beliau pindah, katanya saat ditemui di Gedung Kementerian PUPR, Jumat (23/8).
