Kementerian PUPR Ajukan Tambahan Anggaran Jadi Rp 136,95 Triliun di 2025, Buat Apa?

wmhg.org – JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2025. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025, Kementerian PUPR hanya mendapat anggaran Rp 75,63 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, demi menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), presiden terpilih Prabowo Subianto serta Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam rapat terbatas, kementeriannya menyampaikan usulan tambahan melalui surat Menteri PUPR Nomor 725 tanggal 8 Agustus 2024.

“Kementerian PUPR telah mempertajam usulan kebutuhan anggaran 2025 menjadi sebesar Rp 136,95 triliun. Saat ini pagu anggaran 2025 sebesar Rp 75,63 triliun sehingga masih membutuhkan anggaran sebesar Rp 61,31 triliun,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR, di Jakarta, Rabu (28/8).

Basuki merinci, prioritas tambahan anggaran tersebut akan digunakan antara lain, dukungan ketahanan pangan dan energi yaitu penyelesaian bendungan on going dan rencana bendungan baru.

“Membangun bendungan baru lima tahun ke depan ditargetkan sekitar 50 bendungan,” kata Basuki.

Berikutnya, pembangunan jaringan tersier dan cetak sawah. Basuki bilang, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang baru hal tersebut menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR.

Lalu, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan pembangunan bendung untuk meningkatkan kinerja jaringan irigasi Indonesia.

Basuki melanjutkan, tambahan anggaran itu juga bakal digunakan untuk pembangunan jaringan air baku dan bendungan, penyelesaian pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), pembangunan daerah otonomi baru (DOB) Papua.

“Pembangunan infrastruktur DOB Papua karena ini masih baru mulai pada akhir tahun ini sehingga masih diperlukan banyak lagi infrastruktur bagi DOB Papua ini,” terangnya.

Selain itu, anggaran juga diperuntukkan bagi pembangunan jalan bebas hambatan dalam hal ini untuk mendukung konstruksinya agar daya tarik invetasi alias Internal Rate of Return (IRR) bisa meningkat.

Lalu, pembangunan jembatan gantung, pembangunan SPAM air minum dan pengelolaan air limbah. Kemudian untuk pembangunan sarana dan prasarana perguruan tinggi, olah raga dan sarpras pasar.

“Selanjutnya pembangunan rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus reguler dan bantuan PSU bidang perumahan,” imbuh Basuki.