Ratusan Veteran Desak Trump Pertahankan Pemukiman Warga Afghanistan di AS

wmhg.org – WASHINGTON. Ratusan veteran dan pejabat AS saat ini dan mantan pejabat AS menginginkan Presiden terpilih Donald Trump untuk mempertahankan program visa khusus dan pemukiman kembali AS bagi warga Afghanistan yang berisiko mendapat balasan karena bekerja untuk Amerika Serikat selama perang 20 tahun melawan Taliban, menurut sebuah surat yang ditinjau oleh Reuters.

Surat tersebut, yang ditandatangani oleh para veteran, pejabat, dan lainnya, akan dikirimkan kepada Trump dan para pemimpin kongres dan diorganisasi oleh #AfghanEvac, koalisi terkemuka kelompok yang bekerja dengan pemerintah AS untuk membantu warga Afghanistan memulai hidup baru di Amerika Serikat.

Banyak dari kita telah bekerja sama erat dengan para penerjemah, tentara, dan keluarga Afghanistan yang mempertaruhkan segalanya untuk melindungi dan membimbing kita, kata draf surat tersebut. 

Meninggalkan mereka sekarang akan menjadi pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang kita perjuangkan untuk dipertahankan dan kepercayaan yang dibangun melalui perjuangan dan pengorbanan bersama selama bertahun-tahun. 

Surat tersebut menyerukan kepada Trump dan para pemimpin kongres untuk terus mendanai pemukiman warga Afghanistan yang berisiko dan keluarga mereka dan agar Kongres menyetujui tambahan 50.000 Visa Imigrasi Khusus (SIV).

Batasan saat ini sebesar 50.500 SIV diperkirakan akan habis akhir musim panas ini atau awal musim gugur.

Tim transisi Trump tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Shawn VanDiver, kepala #AfghanEvac, mengatakan surat tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa Trump akan membatasi program SIV dan pemukiman kembali sebagai bagian dari tindakan keras yang dijanjikannya terhadap imigrasi.

Ada ketakutan nyata bahwa Presiden Trump dan Stephen Miller akan sekali lagi membangun hambatan birokrasi yang memperlambat atau bahkan menghentikan program SIV dan pemukiman kembali pengungsi, meninggalkan sekutu Afghanistan kita sekali lagi, kata VanDiver kepada Reuters.

Miller adalah arsitek kebijakan imigrasi garis keras Trump pada masa jabatan pertama dan diperkirakan akan mempertahankan perannya sebagai wakil kepala staf saat Trump dilantik untuk kedua kalinya pada tanggal 20 Januari.

Mantan pejabat AS dan pendukung imigrasi mengatakan Miller menerapkan rintangan birokrasi selama masa jabatan pertama Trump, termasuk pemeriksaan ekstrem, yang menyebabkan perlambatan pemrosesan SIV dan penumpukan aplikasi yang sangat besar.

Namun, penasihat keamanan nasional Trump yang baru, Michael Waltz, mantan perwira pasukan khusus AS yang bertugas di Afghanistan, telah dengan gigih mengadvokasi program SIV dan pemukiman kembali.

Kantornya tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Trump menjadikan imigrasi sebagai isu utama kampanye kepresidenannya, dengan berjanji untuk meningkatkan keamanan perbatasan dan mendeportasi sejumlah besar imigran ilegal. 

Ia mencoba selama masa jabatan pertamanya untuk membatasi imigrasi legal. 

VanDiver mengatakan bahwa hingga Rabu sore, surat tersebut telah ditandatangani secara daring oleh lebih dari 380 veteran, termasuk Jack McCain, putra mendiang Senator John McCain, mantan dan pejabat federal, negara bagian, dan lokal saat ini, serta banyak warga Amerika biasa.

Dia berencana untuk mengirim surat tersebut kepada tim transisi Trump pada hari Jumat dan menyerahkannya langsung kepada para pemimpin kongres dari Partai Republik dan Demokrat minggu depan.

Lebih dari 183.000 warga Afghanistan yang berisiko dan anggota keluarga telah dimukimkan kembali di Amerika Serikat sejak Taliban merebut Kabul saat pasukan AS terakhir ditarik pada bulan Agustus 2021, menurut Departemen Luar Negeri.

Warga Afghanistan yang bekerja untuk militer AS, badan sipil, atau kelompok lain yang berafiliasi dengan AS terus mencari pemukiman kembali di tengah laporan PBB bahwa Taliban telah membunuh, menangkap, dan menyiksa ratusan mantan pejabat dan tentara.

Taliban, yang memberlakukan amnesti umum bagi pejabat dan pasukan dari bekas pemerintah yang didukung AS, membantah tuduhan PBB tersebut. 

Saat ini ada lebih dari 20.000 aplikasi SIV yang sedang diproses, kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri yang berbicara dengan syarat anonim. 

Aplikasi tersebut tidak termasuk keluarga pelamar. Sekitar 40 persen dari aplikasi yang telah lengkap telah ditolak.