Meski Lolos dari Pemakzulan, Pimpinan Partai: Presiden Yoon akan Mengundurkan Diri

wmhg.org – SEOUL. Presiden Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol selamat dari pemungutan suara pemakzulan di parlemen pada hari Sabtu (7/12) yang dipicu oleh upayanya yang singkat untuk memberlakukan darurat militer minggu ini. Tetapi pemimpin partainya sendiri mengatakan presiden pada akhirnya akan mengundurkan diri.

Mengutip Reuters Minggu (8/12), Partai Kekuatan Rakyat (PPP) memboikot pemungutan suara pemakzulan yang diajukan oleh oposisi utama Partai Demokrat, dan mosi tersebut dibatalkan setelah tidak cukup banyak anggota parlemen yang berpartisipasi.

Namun, setelah pemungutan suara, pemimpin PPP Han Dong-hoon mengatakan partai telah memutuskan bahwa Yoon akan mengundurkan diri.

Deklarasi darurat militer merupakan pelanggaran hukum yang jelas dan serius, kata Han kepada wartawan.

Namun, Han memiliki sejarah bentrok dengan Yoon, dan tidak jelas apakah ia berbicara atas nama semua anggota PPP. Belum ada kabar dari Yoon tentang komentar Han.

Yoon mengejutkan negara pada Selasa malam ketika ia memberi militer kekuasaan darurat yang luas untuk membasmi apa yang disebutnya pasukan anti-negara dan mengatasi lawan politik yang menghalangi.

Ia mencabut perintah tersebut enam jam kemudian, setelah parlemen menentang pengepungan militer dan polisi untuk memberikan suara bulat menentang keputusan tersebut.

Namun, pernyataan darurat militer Yoon menjerumuskan Korea Selatan, ekonomi terbesar keempat di Asia ke dalam krisis politik terbesarnya dalam beberapa dekade, yang mengancam akan menghancurkan reputasi negara itu sebagai kisah sukses demokrasi.

Sebelumnya pada hari Sabtu, Yoon menyampaikan pidato di televisi kepada rakyat untuk meminta maaf atas tindakan tersebut, dan mengatakan bahwa ia akan menghadapi segala akibat yang akan terjadi, meskipun ia tidak mengajukan pengunduran diri.

Yoon mengatakan bahwa ia akan menyerahkan nasibnya di tangan PPP, yang menurut Han kemudian secara efektif merupakan janji untuk meninggalkan jabatan lebih awal.

Partai Kekuatan Rakyat akan mengupayakan pengunduran diri presiden secara tertib untuk meminimalkan kebingungan bagi rakyat, kata Han.

Ia menambahkan bahwa hingga Yoon pergi, ia akan secara efektif dikeluarkan dari tugasnya, dan perdana menteri akan berkonsultasi dengan partai untuk mengelola urusan negara.

Oposisi Partai Demokrat mengejek gagasan itu sebagai tidak masuk akal dan ilegal.

Baik rakyat, hukum, maupun siapa pun tidak memberi Han kekuasaan untuk menyingkirkan (Yoon) dari jabatannya, kata partai itu dalam sebuah pernyataan, dengan mengatakan pemakzulan adalah satu-satunya cara.

Ketika ditanya kapan Han akan mengumumkan peta jalan untuk mengakhiri masa jabatan Yoon lebih awal, seorang sumber yang dekat dengan Han mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakannya.

Proses Pemakzulan

Pihak oposisi membutuhkan setidaknya delapan suara dari PPP milik Yoon untuk mencapai mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan untuk melakukan pemakzulan. 

Ketika anggota parlemen PPP pergi setelah memberikan suara pada mosi terpisah, beberapa orang berteriak dan memaki mereka. Hanya tiga anggota parlemen dari partai Yoon yang memberikan suara.

Partainya mengatakan tidak dapat membiarkan terulangnya pemakzulan Presiden Park Geun-hye pada tahun 2016, yang meninggalkan jabatannya setelah berbulan-bulan protes dengan menyalakan lilin atas skandal perdagangan pengaruh. 
Kejatuhannya memicu keruntuhan partai dan kemenangan kaum liberal dalam pemilihan presiden dan umum.

Kita tidak dapat mengulangi tragedi kelumpuhan urusan negara dan penangguhan pemerintahan konstitusional melalui pemakzulan presiden, kata juru bicara PPP Shin Dong-uk setelah pemungutan suara yang gagal.

Ia mencatat bahwa Yoon telah meminta maaf dan telah bersumpah untuk menyerahkan masa depannya kepada partai.

Dalam adegan yang mengingatkan pada protes terhadap Park, puluhan ribu demonstran yang memegang lilin dan lampu membanjiri jalan-jalan di luar gedung parlemen pada Jumat dan Sabtu malam, menuntut pemakzulan Yoon.

Menurut jajak pendapat yang dirilis oleh firma jajak pendapat Real Meter pada hari Kamis, 73,6% responden mendukung pemakzulan Yoon, sementara 24% menentang pemakzulan.

Demonstran Choi Yong-Ho, 60 tahun, mengatakan dia marah dengan prospek bahwa mosi pemakzulan tidak akan berhasil, tetapi bersumpah untuk terus datang ke protes di masa mendatang.

Kita harus membuat suara kita didengar, katanya.

Yoon Sangat Menyesal

Pidato yang disiarkan televisi hari Sabtu adalah penampilan publik pertama Yoon sejak ia mencabut perintah darurat militer.

Saya serahkan kepada partai saya untuk mengambil langkah-langkah guna menstabilkan situasi politik di masa mendatang, termasuk masalah masa jabatan saya, katanya, sambil berjanji tidak akan ada upaya kedua untuk memberlakukan darurat militer.

Han mengatakan setelah pidato tersebut bahwa presiden tidak lagi dalam posisi untuk melaksanakan tugas publiknya dan pengunduran dirinya kini tidak dapat dihindari.

Han mengatakan pada hari Jumat bahwa Yoon membahayakan negara dan perlu disingkirkan dari kekuasaan, sehingga meningkatkan tekanan pada Yoon untuk mengundurkan diri.

Namun, pada akhirnya, hampir semua anggota PPP memboikot pemungutan suara. Dan satu anggota yang berpartisipasi mengatakan dia telah memberikan suara menentang pemakzulan, meskipun dia mengatakan dia tidak yakin Yoon cocok untuk jabatan tersebut.

Jika Yoon meninggalkan jabatannya sebelum masa jabatan tunggalnya yang berdurasi lima tahun berakhir pada Mei 2027, konstitusi mengharuskan pemilihan presiden dalam waktu 60 hari sejak dia meninggalkan jabatannya.

Darurat militer telah dideklarasikan lebih dari selusin kali sejak Korea Selatan berdiri sebagai republik pada tahun 1948, terakhir kali pada tahun 1980.

Dalam deklarasi hari Selasa, Yoon memberikan kekuatan darurat yang luas kepada militer untuk memerangi ancaman yang tidak disebutkan dari pasukan komunis Korea Utara  dan untuk membasmi pasukan anti-negara pro-Korea Utara.

Dia juga menuduh Majelis Nasional meluncurkan sejumlah upaya pemakzulan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap anggota pemerintahannya, yang secara efektif melumpuhkan operasi-operasi utama, dan menangani anggaran dengan cara yang merusak fungsi-fungsi mendasar pemerintah, termasuk keselamatan publik.