Masa Jabatan Sisa 9 Bulan, Jokowi Titip Pesan ke PNS Kebanyakan Proyek

Jakarta, wmhg.org Indonesia – Dalam sisa pemerintahan yang tersisa sembilan bulan lagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya pesan khusus untuk pemerintahannya. Yakni tidak ada lagi aplikasi-aplikasi baru dengan fokus pada proyek saja.

Ini dia sampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna terkait Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Jokowi mengatakan sisa masa pemerintahan Jokowi-Maaruf harus digunakan untuk reformasi birokrasi dengan digitalisasi. Dia menekankan transformasi digitalisasi merupakan suatu keharusan.

Saat ini, sudah ada ribuan platform yang ada di kementerian dan lembaga. Semua itu, Jokowi mengatakan perlu disederhanakan dan tidak ada lagi aplikasi baru.

Pilihan Redaksi

Ada IKD Tak Perlu Lagi Fotocopi KTP, RI Bakal Secanggih Itu?
Marak Iklan Judi Online di X/Twitter, Kominfo Kasih Peringatan Keras
Jokowi Ungkap 5 Kunci Genjot Transformasi Digital Layanan Pemerintah

Ribuan platform yang ada di kementerian dan lembaga harus disederhanakan dan tidak ada lagi platform-platform aplikasi baru yang dimunculkan dan berorientasi hanya untuk proyek saja, tetapi hanya menyulitkan kita untuk merangkai agar lebih sederhana dan lebih berguna utamanya dalam pelayanan digital pemerintah, ujar Jokowi.

Untuk sekarang yang terpenting adalah mencegah pemborosan belanja infrastruktur. Sementara untuk keamanan digital perlu mengalami peningkatan.

Karena yang paling penting pemborosan belanja infrastruktur digital harus dicegah dan keamanan digital harus terus ditingkatkan, kata Jokowi.

Usai Sidang Kabinet Paripurna, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb) Azwar Anas mengatakan Jokowi mengarahkan birokrasi harus mengubah cara bekerja. Ini perlu dilakukan mengingat dunia telah masuk ke era baru yang serba digiutal.

Maka transformasi dan keterpaduan layanan digital pemerintah adalah pekerjaan kolaboratif semua kementerian/lembaga dan pemda, karena Presiden ingin Indonesia menjadi negara terdepan dalam transformasi digital, ungkap Aznas.