Jaksa Minta Pengadilan Turki Penjarakan Walikota Istanbul Penentang Presiden Erdogan

wmhg.org – ISTANBUL. Jaksa Turki telah meminta pengadilan untuk memenjarakan Walikota Istanbul Ekrem Imamoglu dan empat orang pembantunya sambil menunggu persidangan atas tuduhan terorisme dan korupsi. 

Ribuan orang di Turki memprotes penahanan Imamoglu yang tidak demokratis.

Imamoglu, seorang tokoh oposisi kunci dan calon penantang potensial Presiden Tayyip Erdogan, ditahan pada hari Rabu atas tuduhan seperti korupsi dan membantu kelompok teroris.

Imamoglu membantah tuduhan tersebut, menyebutnya tuduhan dan fitnah yang tak terbayangkan. Pengadilan diperkirakan akan memutuskan penahanan Imamoglu pada Minggu pagi.

Jika Imamoglu ditangkap atas tuduhan terorisme, ini akan memungkinkan pemerintah untuk menunjuk wali amanat untuk kotamadya, menurut hukum Turki.

Seperti dilaporkan Reuters, pada Sabtu (22/3), ribuan orang berkumpul di luar gedung kotamadya Istanbul dan gedung pengadilan utama, dengan ratusan polisi ditempatkan di kedua lokasi menggunakan gas air mata dan pelet semprotan merica untuk membubarkan pengunjuk rasa, sementara massa melemparkan petasan dan benda-benda lain ke arah mereka.

Para pengunjuk rasa juga bentrok dengan polisi di provinsi pesisir barat Izmir dan ibu kota Ankara untuk malam ketiga berturut-turut, dengan polisi menembakkan meriam air ke arah kerumunan.

Pihak berwenang Turki telah menahan 323 orang selama protes atas investigasi tersebut, kata Menteri Dalam Negeri Ali Yerlikaya pada Minggu pagi.

Tidak ada upaya untuk mengganggu ketertiban umum yang akan diizinkan, kata menteri itu dalam sebuah pernyataan.

Partai Rakyat Republik (CHP) yang menyokong Imamoglu, oposisi utama, telah mengecam penahanan itu sebagai tindakan bermotif politik dan telah mendesak para pendukung untuk berdemonstrasi secara sah.

Pemerintah membantah adanya pengaruh atas masalah ini dan mengatakan peradilan independen.

Imamoglu, 54, yang memimpin Erdogan dalam beberapa jajak pendapat, akan diumumkan sebagai calon presiden resmi CHP dalam beberapa hari.

Pemilihan berikutnya ditetapkan untuk tahun 2028, tetapi Erdogan telah mencapai batas dua masa jabatannya sebagai presiden setelah sebelumnya menjabat sebagai perdana menteri. Jika dia ingin mencalonkan diri lagi, dia harus mengadakan pemilihan awal atau mengubah konstitusi.

Pada hari Sabtu, presiden, yang telah memimpin negara itu selama lebih dari 22 tahun, menuduh CHP mencoba memprovokasi bangsa Turki. Erdogan menambahkan bahwa ia tidak akan menoleransi vandalisme.