Bekukan Bantuan Luar Negeri, Donald Trump Minta USAID Ikuti Kebijakan America First

wmhg.org – WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat (AS) mulai menghentikan bantuan luar negeri. Terbaru, pemerintahan Trump mendesak pekerja Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) untuk bergabung dalam upaya mengubah cara Washington mengalokasikan bantuan di seluruh dunia sesuai dengan kebijakan America First Trump.

Pemerintahan itu mengancam tindakan disipliner bagi staf mana pun yang mengabaikan perintah pemerintah.

Sebuah memo bernada tajam yang dikirim pada Sabtu (25/1) kepada lebih dari 10.000 staf di USAID menawarkan panduan lebih lanjut untuk arahan membekukan bantuan luar negeri AS di seluruh dunia. Memo tersebut, yang dilihat Reuters, menjabarkan harapan bagi para pekerja tentang cara mencapai tujuan Trump.

Kami memiliki tanggung jawab untuk mendukung Presiden dalam mencapai visinya, tulis Ken Jackson, asisten administrator untuk manajemen dan sumber daya dalam memo internal yang berjudul Pesan dan Harapan bagi Para Pekerja.

Presiden telah memberi kami kesempatan luar biasa untuk mengubah cara kami mendekati bantuan asing selama beberapa dekade mendatang, kata memo tersebut.

Reuters mengonfirmasi keaslian memo tersebut dengan beberapa sumber. Sejak menjabat minggu lalu, Trump telah mengambil langkah-langkah untuk memenuhi janjinya untuk mengubah birokrasi federal yang menurutnya bermusuhan dengannya selama masa jabatannya sebagai presiden 2017-2021.

Ia telah menugaskan kembali atau memecat ratusan pekerja federal dalam tindakan serentak terhadap sejumlah lembaga. Beberapa jam setelah menjabat, Trump memerintahkan penghentian sementara bantuan asing selama 90 hari untuk meninjau apakah bantuan tersebut sejalan dengan prioritas kebijakan luar negerinya.

AS Donor terbesar

Pada Jumat pekan lalu, Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan perintah penghentian kerja di seluruh dunia. Bahkan untuk bantuan yang sudah ada dan yang telah dialokasikan.

Amerika Serikat adalah donor tunggal terbesar di dunia. Pada tahun fiskal 2023, negara ini mencairkan bantuan sebesar US$ 72 miliar. Negara ini menyediakan 42% dari semua bantuan kemanusiaan yang dilacak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2024.

USAID dan Dewan Keamanan Nasional (NSC) Gedung Putih tidak menanggapi permintaan komentar Reuters atas berita ini.

Memo hari Jumat mengejutkan kelompok dan komunitas kemanusiaan yang menyalurkan bantuan pembangunan di seluruh dunia. Meskipun cakupan arahan tersebut tampak sangat luas, masih ada ketidakpastian mengenai bagaimana arahan tersebut akan dilaksanakan.

Penghentian sementara pengeluaran bantuan luar negeri berarti penghentian total, kata mereka. Satu-satunya pengecualian adalah untuk bantuan pangan kemanusiaan darurat dan untuk pejabat pemerintah yang kembali ke tempat tugas mereka.

Semua program bantuan asing akan menjalani tinjauan menyeluruh selama jeda dalam pembelanjaan, tulis memo tersebut. Penting untuk menekankan bahwa ini bukan lagi bisnis seperti biasa. Setiap program akan diteliti secara menyeluruh, tulis memo tersebut.

Arahan hari Sabtu juga melarang komunikasi apa pun di luar lembaga, termasuk antara USAID dan Departemen Luar Negeri, kecuali jika disetujui oleh kantor pusat lembaga tersebut.

Kegagalan untuk mematuhi arahan ini, atau arahan apa pun, dikirim awal minggu ini dan dalam beberapa minggu mendatang, akan mengakibatkan tindakan disipliner, katanya.

Baca Juga: Donald Trump Lanjutkan Bantuan dan Mengizinkan Israel Gunakan Bom Kelas Berat

Pengaruhi orang rentan

USAID mulai mengirimkan pemberitahuan kepada kontraktor yang memerintahkan mereka untuk segera mengeluarkan perintah penghentian pekerjaan dan untuk mengubah, atau menangguhkan penghargaan yang ada.

Organisasi-organisasi kemanusiaan dan donor lainnya berusaha keras untuk memahami bagaimana arahan tersebut akan memengaruhi operasi penyelamatan nyawa di berbagai negara di seluruh dunia. Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah atau layanan spesifik apa yang harus dihentikan.

Di antara tempat-tempat di mana AS memainkan peran penting dalam penyelamatan nyawa adalah Sudan. Setidaknya 24,6 juta orang sangat membutuhkan bantuan pangan, menurut laporan Desember dari Integrated Food Phase Classification (IPC), pengawas keamanan pangan global. AS menyediakan 45% persen dari bantuan kemanusiaan yang dicatat oleh PBB untuk Sudan pada tahun 2024.

Setiap pengurangan dana pasti akan memengaruhi orang-orang paling rentan yang bergantung pada operasi kemanusiaan di Sudan, kata juru bicara Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OCHA).