wmhg.org – Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) dari pemerintah mengalami kenaikan. Adapun posisi ULN pemerintah pada November 2024 tercatat sebesar 203,0 miliar dolar AS atau sekitar Rp 3.323 triliun.
Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional.
Serta penarikan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek pemerintah.
Posisi utang pemerintah ini tumbuh sebesar 5,4% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Oktober 2024 sebesar 8,6% (yoy), katanya dalam siaran pers yang diterima, Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Menurut dia, sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
ULN pemerintah tetap dikelola secara kredibel dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,4%); Jasa Pendidikan (16,8%); Konstruksi (13,5%); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,0%), katanya.
Sedangkan, posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.
Selain itu ULN swasta menurun pada November 2024. Posisi ULN swasta tercatat sebesar 194,6 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,6% (yoy), lebih dalam dari kontraksi 1,4% (yoy) pada Oktober 2024.
Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatat kontraksi 1,7% (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,4% dari total ULN swasta.
ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1% terhadap total ULN swasta.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2980676/original/009494500_1574939399-20191128-KUR-UMKM-6.jpg "Data Debitur Tetap Dicatat Meski Kredit UMKM Dihapus Tagih")
